Rupiah Tertekan, DPR Ingatkan Imbal Hasil SBN Pemerintah Bisa Meningkat

Pembelian Sukuk Tabungan ST006 — Pekerja melihat informasi mengenai Sukuk Tabungan (ST) Seri ST006 melalui website Kemenkeu di Jakarta, Kamis (7/11/2019). Pemerintah menerbitkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) ritel terakhir tahun 2019 secara daring, yakni Sukuk Tabungan (ST) seri ST006. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengingatkan pembayaran imbal hasil dari SBN yang diterbitkan pemerintah bisa melonjak.

Penyebabnya dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang tertekan di tengah pengetatan kebijakan moneter yang diterapkan The Fed. Sehingga beban belanja bunga APBN tahun depan diperkirakan semakin besar.

"Timing money policy ini harus ini terus membayangi nilai tukar kalau terus berlanjut sampai tahun depan, kita akan bayar mahal imbal hasil SBN," kata Said dalam Rapat Kerja DPR-RI dengan Pemerintah di Komplek DPR-MPR, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Hal ini bisa menyebabkan suku bunga SBN 10 tahun dalam postur APBN 2023 bisa meningkat di kisaran 7,34 persen - 9,16 persen. Angka ini lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar 6 persen - 6,8 persen. Padahal, lanjut Said, kebutuhan pembiayaan pemerintah di tahun 2023 mencapai Rp 1.596,7 triliun.

"Target pembiayaan tahun depan masih tinggi antara Rp 562,6 triliun - Rp 1.596,7 triliun. Jauh lebih tinggi dari realisasi sebelum pandemi di kisaran Rp 269,44 triliun - Rp 348,65 triliun," paparnya.

Said mengatakan peruntukan pembiayaan dalam APBN tidak hanya untuk membayar imbal hasil dari SBN semata. Terlebih mulai tahun depan Bank Indonesia sudah tidak lagi menjadi pihak yang bisa membeli SBN pemerintah kapan saja.

"Mengingat imbal hasil SBN yang tinggi, kebijakan pembiayaan tidak SBN semata. Sedangkan produk SBN ini makin kreatif," kata dia.

Untuk itu itu berbagai reformasi struktural yang dilakukan harus segera terealisasi. Pengumpulan pajak sampai regulasi perizinan harus bisa membuahkan pendapatan negara yang bisa menopang APBN ke depan.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Kemenkeu Serap Rp 20 Triliun dari Lelang SBN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerap dana sebesar Rp 20 triliun dari lelang Surat Berharga Negara (SBN) di Jakarta, Selasa, di tengah solidnya permintaan investor.

Permintaan investor yang solid dalam lelang kali ini tercermin dari penawaran yang masuk sebesar Rp39,42 triliun atau meningkat 50 persen dibanding lelang sebelumnya.

Dikutip dari Antara, Selasa (24/5/2022), Direktur Jenderal Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Deni Ridwan menyebutkan dalam keterangan resminya, bids to cover ratio pada lelang kali ini adalah sebesar 1,97 kali.

Hal ini dipengaruhi relatif stabilnya kondisi pasar global dan didukung positifnya kondisi perekonomian domestik yang ditunjukkan antara lain neraca perdagangan mencatatkan surplus tertinggi sepanjang sejarah pada bulan April sebesar 7,56 miliar dolar AS.

Tak hanya itu ia mengungkapkan neraca transaksi berjalan Indonesia tercatat surplus 220 juta dolar AS dan cadangan devisa pada akhir Maret mencapai 139,1 miliar dolar AS atau setara pembiayaan tujuh bulan impor.

Preferensi investor untuk Obligasi Negara pada lelang kali ini yaitu masih pada dua seri benchmark dengan tenor lima dan 10 tahun yang mencapai 52,16 persen dari total incoming bids dan 65 persen dari total awarded bids.

Sementara, incoming bids terbesar masih pada tenor 10 tahun yaitu senilai Rp12,57 triliun.

3 dari 3 halaman

Partisipasi Investor Asing

Deni menambahkan partisipasi investor asing meningkat Rp4,25 triliun dibanding lelang sebelumnya, mayoritas pada tenor 10 dan 15 tahun, dengan total penawaran masuk mencapai Rp5,58 triliun atau 14,15 persen dari total incoming bids.

Dari penawaran masuk tersebut, dimenangkan sebesar Rp4,08 triliun atau 73,06 persen dari total incoming bids investor asing.

Secara umum, level imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan pada lelang SUN untuk seri Obligasi Negara turun sebesar 11 sampai 37 basis poin dibandingkan lelang sebelumnya.

Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan kondisi pasar dan tren penurunan tingkat imbal hasil di pasar domestik beberapa hari terakhir.

Sesuai dengan kalender penerbitan SBN tahun 2022, lelang penerbitan SUN selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2022.

Pemerintah optimis kondisi pasar ke depan akan lebih kondusif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN melalui penerbitan SBN.

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
SBN
Bisnis
SBN adalah singkatan dari Surat Berharga Negara.
Lihat Selengkapnya
SBN
Banggar