Sukses

3 Rekomendasi Menteri Teten Perkuat Kesetaraan Gender bagi UKM Perempuan

Kementerian Koperasi dan UKM telah menyelenggarakan Seminar Pemberdayaan Perempuan Pengusaha Melalui Bisnis Inklusif yang berlangsung Maret lalu sebagai side event G20.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koperasi dan UKM telah menyelenggarakan Seminar Pemberdayaan Perempuan Pengusaha Melalui Bisnis Inklusif yang berlangsung Maret lalu sebagai side event G20, yang mengadopsi tiga rekomendasi kebijakan berwawasan ke depan.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki,  dalam acara G20 Side event Rebuilding women's Productivity Post Pandemic, di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Rabu (18/5/2022).

Menurutnya, 3 rekomendasi tersebut dapat memperkuat komitmen kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam membangun kembali produktivitas perempuan, khususnya di UKM yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan.

"Pertama, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan investor untuk mendukung pengusaha perempuan," kata Teten.

Kedua, mendorong kebijakan di bidang keuangan dan infrastruktur yang peka gender dan menyediakan akses pendanaan dan legalitas. Ketiga, meningkatkan program literasi digital keuangan bagi pengusaha perempuan untuk meningkatkan kesiapan investasi.

Lebih lanjut, Teten mengatakan, pemulihan yang berfokus pada perempuan sejalan dengan janji inklusi dan pertumbuhan berkelanjutan, serta menghilangkan hambatan pemberdayaan perempuan terutama dalam kemajuan ekonomi dan keuangan.

Teten menegaskan, dengan adanya pandemi yang memperlebar kesenjangan gender dalam perekonomian, khususnya UKM perempuan. Maka diperlukan tindakan cepat agar perempuan tidak tertinggal.

"Kami di Kementerian Koperasi dan UKM menyadari pentingnya peran pemberdayaan ekonomi perempuan terhadap masyarakat, keluarga dan perekonomian secara luas. Oleh karena itu, jelas bahwa alasan ekonomi untuk mendukung UKM perempuan diakui dengan jelas" tegas Teten.

Teten pun tak memungkiri, pandemi yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir, telah mengakibatkan kemunduran ekonomi dan mengganggu belanja konsumen dan rantai pasokan global.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Dampak Pandemi

Bahkan dampak pandemi jauh lebih parah terhadap UKM dibanding sektor usaha lainnya. Di mana mereka harus mengalami penurunan pendapatan bahkan kebangkrutan.

"Hal ini penting untuk diperhatikan karena UKM merupakan tulang punggung suatu negara, menyediakan banyak lapangan kerja dan berkontribusi terhadap PDB negara tersebut," ujarnya.

Selain itu, pandemi juga meningkatkan kesenjangan gender dalam partisipasi dan peluang ekonomi. Penelitian menunjukkan 76 persen UKM perempuan terdampak pandemi. Karena mereka harus bekerja dari rumah. Di Indonesia, 64 persen dari 64 juta UMKM adalah milik perempuan, dan berkontribusi hingga 60 persen terhadap PDB nasional.

"Saat dunia menavigasi pemulihan pasca pandemi dan mengurangi dampaknya terhadap bisnis, penting juga untuk fokus pada pemulihan bisnis yang dimiliki dan dipimpin oleh wanita. UKM milik dan dipimpin perempuan merupakan bagian integral dari upaya mencapai kesetaraan gender dalam partisipasi ekonomi," pungkasnya.

 

3 dari 4 halaman

Pelaku UMKM Perempuan Ternyata Lebih Ramah Lingkungan Ketimbang Laki-Laki

Sebelumnya, pengusaha UMKM dari kaum perempuan ternyata lebih peduli terhadap segala unsur yang bersifat ramah lingkungan daripada laki-laki. Ini merupakan hasil penelitian yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan, pihaknya bekerjasama dengan Program Pembangunan PBB (UNDP) pada Oktober 2021 melakukan riset, mengungkapkan dari 3.000 lebih pelaku UMKM, hampir 95 persen menunjukan minat dan dukungan terhadap praktik usaha ramah lingkungan.

Bentuk dukungan itu meliputi sikap pelaku usaha dalam menggunakan energi secara efisien, mengurangi sampah dalam proses produksi, serta menerapkan pentingnya praktik ramah lingkungan dalam menguntungkan usahanya untuk jangka panjang.

"Yang menarik dari hasil riset ini, menunjukan UMKM yang dimiliki perempuan cenderung lebih mendukung praktik ramah lingkungan dan inklusif dibanding dengan UMKM yang dimiliki laki-laki," ujar Teten Masduki dalam sesi webinar, Kamis (12/5/2022).

Saat ini, ia melanjutkan, praktik usaha ramah lingkungan atau ekonomi hijau menjadi salah satu agenda pemulihan transformatif utama Kementerian Koperasi dan UKM.

"Ke depan, 70 persen dari prioritas program Kementerian Koperasi dan UKM akan menyasar langsung pelaku UMKM dan koperasi, anak muda, perempuan, serta fokus untuk mendukung pengembangan ramah lingkungan," ungkapnya.

Adapun pengembangan UMKM terus jadi salah satu perhatian utama pemerintah. Sebab tak bisa dipungkiri, Teten berkata, pelaku usaha kecil dan menengah kini jadi pionir utama penggerak roda ekonomi nasional.

"Saat ini jumlah UMKM tercatat sekitar 65 juta, atas setara 99,9 persen populasi pelaku usaha di Tanah Air. Menyerap 97 persen tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7 persen," tuturnya.

 

4 dari 4 halaman

Gubernur BI: Digitalisasi Bisa Bangkitkan UMKM

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan digitalisasi memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM. Ini menyangkut cara UMKM untuk bangkit dari kondisi pandemi covid-19.

UMKM di Indonesia dan negara lainnya mampu bertahan dari dampak negatif pandemi akibat adanya transformasi digital. Meski dibarengi juga dengan berbagai tantangan yang menghampirinya.

“Digital platform memiliki peran penting untuk mengangkat bangkit UMKM, digitalisasi membantu untuk mendorong target penjualan sekaligus mengakselerasi inklusi keuangan,” kata Perry dalam International Seminar on Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, dan MSMEs to Promote Inclusive Growth, Rabu (11/5/2022).

BI konsisten dalam mengembangkan UMKM. Dalam hal ini, BI berpegang pada tiga pilar, yakni korporatisasi, pengembangan kapasitas, dan fasilitas pembiayaan.

“Di luar itu BI juga mendorong UMKM menuju akses transformasi digital yang inklusif, dan mendukung masuk terlibat dalam value chain untuk ekosistem digital,” katanya.

“Sehingga bisa memperluas pasarnya, tak hanya dalam negeri tapi juga ke pasar global,” imbuhnya.

Ia menyebut, dalam dukungannya itu ditekankan pada dua hal. Yakni demand atau permintaan dan suplai.

Di sisi demand, pihaknya mendorong peningkatan UMKM untuk bisa lebih kompetitif serta mendrong digitalisasi dalam proses bisnisnya.

“Sementara dari sisi suplai kita bantu dalam memfasilitasi infrastruktur dan mendorong transformasi digital, salah satunya dicontohkan dengan adanya QR Indonesia Standard (QRIS). Ini sangat membantu proses bisnis UMKM,” terangnya.

Ia menyebut, penggunaan QRIS menjadi salah satu pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk melirik ekosistem digital. UMKM bisa mengakselerasi inklusi keuangan.

Hingga saat ini diakuinya, sudah ada 16,1 juta merchant yang menggunakan QRIS, dimana 89 persen diantaranya adalah UMKM.

“Tentu ini cara untuk mempromosikan UMKM dalam transformasi digital tak selalu mudah, kita punya banyak tantangan,” katanya. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.