Kementerian ESDM Tegaskan Izin Usaha Tambang Balik ke Pemda Hanya Sebagian

Pemerintah Tingkatkan Penggunaan Teknologi Guna Awasi Pertambangan Minerba — (Foto:Dok.Kementerian ESDM)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengembalikan sebagian wewenang pemberian izin berusaha di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dari pusat ke pemerintah daerah.

Hal ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Djamaluddin menyampaikan, pemberlakuan Perpres anyar ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam sistem perizinan. Salah satunya dengan mendelegasikan sebagian wewenang izin proyek tambang ke daerah.

"Perlu diluruskan, bukan semua kewenangan perizinan didelegasikan, hanya sebagian saja. Saya perlu menegaskan ini karena dalam beberapa hari terakhir banyak sekali pesan-pesan yang masuk, atau bahkan beberapa media sudah menuliskan seolah-olah seluruh kewenangan perizinan dikembalikan ke pemerintah daerah," ujarnya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (18/4/2022).

Ridwan merinci, berbagai kewenangan yang didelegasikan ke pemerintah daerah yaitu pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, serta pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Puluhan negara sepakat mengakhiri pemakaian batu bara dan menghentikan pendanaan bahan bakar fosil, sementara Ingris mengatakan berakhirnya era batu bara sudah di depan mata. Tapi memangkas perekonomian yang dihasilkan batu bara bukan hal mudah, bahk...

2 dari 3 halaman

Rincian Perizinan

FOTO: Aktivitas Bongkar Muat Batu Bara Setelah Indonesia Longgarkan Larangan Ekspor — Batu bara dimuat ke truk di Pelabuhan Karya Citra Nusantara (KCN) Marunda, Jakarta, 17 Januari 2022. Indonesia melonggarkan larangan ekspor batu bara. (ADEK BERRY/AFP)

Kemudian, terdapat pemberian izin terdiri atas:

- IUP dalam rangka PMDN untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan. Dengan ketentuan, berada dalam 1 daerah Provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil.

-Surat lzin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

- Izin Pertambangan Rakyat (IPR), adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

- Izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

- Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 daerah provinsi

- Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan komoditas komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

Untuk itu, Ridwan berharap pemberlakuan regulasi ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Sebab, pemerintah masih tetap memproses izin-izin usaha minerba yang masuk.

"Misalnya dokumen-dokumen pengajuan perizinan yang sudah masuk akan terus kami proses. Namun nanti ada batas waktunya kemudian dilanjutkan prosesnya kepada provinsi," tutupnya.

Reporter: Sulaeman

3 dari 3 halaman

KESDM Ingin Perpres 55 Tahun 2022 Tak Munculkan Kekacauan Perizinan

Tambang ilegal — Tambang batu bara ilegal di IKN Nusantara.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba).

Kebijakan tersebut memutuskan untuk mengembalikan sebagian proses izin minerba yang awal mulanya seluruh pelimpahan di pusat kembali ke daerah.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, mengatakan pemberlakuan Perpres ini diharapkan kedepannya tidak menimbulkan kekacauan dalam perizinan.

Kendati begitu, dalam masa transisi ini, perizinan usaha minerba yang sudah masuk masih akan di proses.

“Masukan juga bahwa jangan sampai pemberlakuan Perpres Ini menimbulkan dalam tanda petik ‘kekacauan dalam perizinan’, sehingga sedang mengatur misalnya dokumen-dokumen pengajuan perizinan yang sudah masuk akan terus diproses. Namun nanti ada batas waktunya kemudian dilanjutkan prosesnya kepada provinsi,” jelas Ridwan dalam Konferensi Pers Virtual Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, Senin (18/4/2022).

Hal-hal seperti itulah yang sedang diatur oleh Kementerian ESDM. Dia pun meminta agar para pengusaha yang mengajukan perizinan untuk bersabar, sebab pihaknya tidak ada niat menunda untuk mengurus perizinan para pengusaha.

“Mohon bersabar tidak ke lagi tidak ada niat untuk menunda, yang kami lakukan untuk membuat agar transisi ini berjalan dengan mulus sesuai dengan hakikat dan tujuannya,” ujarnya.

Kebijakan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2O22 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), dan diundangkan ditanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

Adapun kewenangan yang didelegasikan ke pemerintah daerah yaitu pemberian sertifikat standar; dan izin; pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.