Sri Mulyani Anggarkan Rp 30 Triliun untuk Proyek Ibu Kota Baru di 2023

Sebelumnya, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga kuartal I-2022 telah mencapai 18,1 persen. Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai 22,9 persen dari target APBN 2022.

“Realisasi APBN sampai dengan triwulan I 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto, dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Selasa (12/4/2022).

Dirjen Perbendaharaan, menyebutkan, belanja negara pada tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp 2714,2 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,6 triliun serta transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 769,6 triliun.

“Tahun ini adalah golden moment untuk pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Oleh karena itu, pelaksanaan belanja atas alokasi dana tersebut hendaknya benar-benar digunakan untuk pencapaian program-program strategis nasional, terutama kelanjutan PEN yang meliputi aspek kesehatan, perlindungan masyarakat, penguatan UMKM serta pemulihan ekonomi.

Menurutnya, kinerja anggaran yang baik ini diharapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten dan pola realisasi belanja yang merata, sehingga menjadi negara mampu menjadi pengungkit yang efektif bagi perekonomian nasional.

Sebab, APBN adalah instrumen fiskal yang sangat strategis dan berdampak besar bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Kesejahteraan Rakyat.

“Terlebih lagi di masa pandemi dan kondisi perekonomian saat ini APBN berperan sangat detail dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesehatan dan perlindungan sosial dengan tetap menjaga keseimbangan antara fungsi counter cyclical dengan pengendalian risiko dan kesinambungan fiskal,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk mendorong percepatan realisasi belanja Kementerian lembaga perlu untuk segera membuka blokir alokasi anggaran, hingga belanja strategis dapat dilaksanakan dan membawa kemanfaatan bagi rakyat Indonesia lebih awal.

Selain itu, percepatan penyelesaian kegiatan kontraktual melalui pembayaran kepada pihak ketiga juga perlu didorong untuk mencegah idle money dan idle aset yang dapat menunda kemanfaatan hasil pembangunan bagi masyarakat.

Untuk mendorong percepatan belanja dan mewujudkan belanja yang lebih berkualitas dalam rangka mewujudkan ketahanan fiskal, Menteri Keuangan telah menyampaikan beberapa langkah strategis dalam anggaran 2022 kepada pimpinan K/L yang meliputi 6 hal.

Diantaranya, pertama, melakukan perbaikan perencanaan. Kedua, mempercepat pelaksanaan program kegiatan proyek. Ketiga, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Keempat, mempercepat dan meningkatkan Penyaluran dana bantuan sosial dan bantuan Pemerintah. Kelima, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan Efisiensi dan efektivitas value for money. Keenam, meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan intern.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan bahwa peran APBN dan Badan Layanan Umum (BLU) adalah sebagai shock absorber ketika Indonesia dihantam pandemi Covid-19. APBN dan BLU menjadi instrumen yang sangat penting untuk memberi dukungan terhadap pemulihan ekonomi.

Sri Mulyani menjelaskan, kondisi perekonomian Indonesia masih dalam proses pemulihan. Selama pandemi ini keuangan negara melalui APBN menjadi instrumen sangat penting perannya, begitupun dengan BLU.

“BLU merupakan bagian dari keuangan negara, dalam situasi dimana masyarakat perekonomian sosial mengalami guncangan dan ancaman yang nyata seperti terjadinya pandemi yang tidak hanya menjadi ancaman kesehatan,” kata Menkeu dalam Rakor Badan Layanan Umum (BLU) 2022, Rabu (30/3/2022).

Menurutnya, konsekuensi dari Pandemi memberikan pengaruh sosial dan ekonomi dan keuangan, maka keuangan negara melalui APBN dan BLU berfungsi dan diharapkan hadir menjadi instrumen yang mampu mengurangi shock.

“Inilah yang sering saya sebutkan bahwa keuangan negara APBN dan BLU itu berperan sebagai shock absorber, dan shock stabilizer yang kemudian mampu melindungi masyarakat, dan ekonomi kita,” ujarnya.

Pasalnya, masyarakat Indonesia perlu dilindungi dari ancaman kesehatan yang bisa menimbulkan kematian, masyarakat perlu untuk dilindungi dari kejatuhan kondisi sosial melalui jaring pengaman sosial, perlu juga didukung agar mereka mampu terus bekerja.