Sukses

Jokowi: RI Tetap Suplai Nikel, Bauksit hingga Tembaga untuk Dunia tapi Bukan Bahan Mentah

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk tidak lagi mengekspor barang mentah. Meski memastikan tetap memenuhi kebutuhan dunia untuk komoditas mineral dan pertambangan seperti nikel, bauksit, timah dan tembaga.

Ini dia ungkapkan saat menghadiri B20 Indonesia Inception Meeting 2022 di Jakarta, Kamis malam (27/1/2022).

Indonesia dikatakan kaya akan sumber daya mineral dan tambang. Mulai dari nikel, bauksit, tembaga dan lainnya.

"Nikel, bauksit, timah dan tembaga, kami memastikan akan mensuplai cukup bahan-bahan tersebut untuk kebutuhan dunia. Namun bukan dalam bentuk bahan mentah mentah tapi dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah tinggi," tegas Jokowi.

Jokowi mengatakan jika langkah Indonesia melakukan hilirisasi nikel sejak 2015, sudah memberikan dampak yang baik. Tidak hanya dalam penciptaan lapangan kerja tapi juga dari sisi ekspor maupun neraca perdagangan Indonesia.

Nilai ekspor dikatakan mencapai USD 230 miliar, di mana ekspor besi baja berperan dengan pencapaian USD 2,9 miliar, naik dari USD 1,1 miliar di 2014. Tahun 2022, ekspor baja diprediksi bisa mencapai USD 28 hingga USD 30 miliar.

"Setelah nikel kkita akan dorong investasi di sektor bauksit tembaga dan timah.

Jokowi menegaskan jika kebijakan Indonesia terkait mekanisme transisi energi dari fosil fuel ke energi baru terbarukan juga akan menjamin kepastian investasi.

"Di Jawa dan Sumatera kami mendorong PLTU ke energi baru terbarukan seperti geotermal dan solar panel," jelas dia.

 

2 dari 2 halaman

Potensi Energi Terbarukan

Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sebesar 418 Giga watt baik yang bersumber dari air, panas bumi, angin, maupun matahari.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral logam, yang dibutuhkan untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Turut hadir pada acara ini Menteri Keuangan Sri Mulyani,  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kemudian Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang juga merupakan Ketua Eksekutif Institut Tony Blair untuk Perubahan Global.