Makan di Warteg Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksin Covid-19, Pedagang Meradang

Warteg Terancam Gulung Tikar — Penjual melayani pembeli di warteg kawasan Jakarta, Rabu (27/1/2021). Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) menyatakan, sekitar 50 persen atau 20.000 unit warteg di Jabodetabek akan gulung tikar tahun ini disebabkan tidak mampu membayar atau memperpanjang sewa tempat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara), Mukroni, mengkritisi kebijakan pemerintah yang mewajibkan pengunjung salon, restoran hingga warteg menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 selama pelaksanaan PPKM Level 4.

Menurutnya kebijakan ini, sama seperti batasan waktu makan di tempat 20 menit, terasa dipaksakan.

"Teman-teman pedagang juga belum semua divaksin karena keterbatasan vaksin, dan kondisinya juga tidak semua orang bisa divaksin. Kita menganggap pelanggan adalah raja, jadi artinya bahwa pemerintah ini solusinya ini menggampangkan seakan-akan semua bisa disulap, artinya mau langsung," jelas Mukroni saat dihubungi Liputan6.com pada Sabtu (31/7/2021).

Kebijakan sertifikat vaksin ini, katanya, juga akan semakin membuat enggan masyarakat untuk makan di warteg.

Selama pandemi Covid-19 ini, Mukroni mengatakan bahwa pedagang warteg selalu berusaha maksimal mengikuti anjuran pemerintah. Dalam hal ini terutama soal penerapan protokol kesehatan (prokes).

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Salah satu pelonggaran PPKM Level 4 adalah waktu makan di tempat yang hanya dibatasi 20 menit. Batasan waktu ini diterapkan Pemerintah untuk mencegah penularan covid-19 di rumah makan. Nah, bagaimana implementasinya?

2 dari 2 halaman

Kritisi Pemerintah

Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 — Pengunjung makan di Warteg Ellya yang menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Warteg Ellya menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 sejak penerapan PSBB transisi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sementara itu, ia juga mengkritisi pemerintah yang terlihat seperti menyalahkan masyarakat seiring dengan kehadiran varian delta di Tanah Air.

"Sementara dari informasi, varian delta itu dari asing, bukan dari pribumi. Kenapa harus disalahkan kita, kan masalahnya di situ. Artinya pemerintah menggampangkan dan rakyat dianggap tidak tahu, tidak disiplin," tuturnya.

"Kita ini kan tergantung pimpinan. Kalau pimpinan memberikan tauladan, ya kita akan mengikuti. Kalau pemimpinnya tidak, ya susah," lanjutnya.

Para Calon Jamaah Haji Jalani Penyuntikan Vaksin Meningitis

Vaksinasi
Obat
Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh.
Lihat Selengkapnya
Vaksinasi
vaksin
Peristiwa
Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit.
Lihat Selengkapnya
vaksin
PPKM
Agenda
PPKM adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Lihat Selengkapnya
PPKM
PPKM Level 3
Agenda
PPKM Level 3 adalah upaya pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatur perpanjangan PPKM Darurat.
Lihat Selengkapnya
PPKM Level 3
PPKM Level 4
Agenda
PPKM Level 4 adalah upaya pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatur perpanjangan PPKM Darurat.
Lihat Selengkapnya
PPKM Level 4
Vaksinasi Covid-19
Vaksin Covid-19
Warteg
pedagang Warteg
ppkm level 3-4
PPKM Level 3 dan 4
Picture First