Sukses

Pengusaha Mal: Bantuan Subsidi Gaji Pemerintah Kurang, Pekerja Tetap Dirumahkan

Pengusaha mal menilai program bantuan subsidi gaji yang dicanangkan pemerintah masih sangat kurang

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menilai program bantuan subsidi gaji yang dicanangkan pemerintah masih sangat kurang dan tidak akan banyak menolong para pelaku usaha mal.

Sebab menurut perhitungannya, subsidi gaji sebesar Rp 500 ribu hanya bisa membayar sekitar 14 persen untuk pekerja dengan maksimal upah Rp 3,5 juta per bulan.

"Pusat perbelanjaan meminta subsidi upah pekerja sebesar 50 persen karena defisit usaha sudah terjadi hampir selama 1,5 tahun," ujar Alphon kepada Liputan6.com, Sabtu (24/7/2021).

Namun, dia menambahkan, permintaan tersebut masih sebatas usulan, karena pemerintah belum membuka pembicaraan soal bantuan subsidi gaji dengan pengusaha mal.

Alphon lantas menceritakan nasib pengelola mal yang mempekerjakan total 280 ribu pegawai di seluruh Indonesia. Dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diperpanjang, sekitar 30 persen pegawai mal potensi kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saat ini semua pusat perbelanjaan hanya bisa mengupayakan untuk bertahan saja sambil berharap pemberlakuan PPKM dapat efektif sehingga tidak berkepanjangan," ungkapnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Merumahkan Pegawai

Menindaki situasi ini, pengusaha mal disebutnya melakukan tiga tahapan kepada para pekerjanya. Pertama, merumahkan pegawai dengan upah masih tetap dibayar penuh. Kedua, dirumahkan dengan upah dibayar sebagian, dan terakhir melakukan PHK.

Menurut dia, ketiga tahapan tersebut sangat bergantung pada berapa lama penutupan usaha mal berlangsung. Alphon mengatakan, saat ini sebagian besar pekerja masih dalam tahap dirumahkan.

"PHK adalah opsi paling terakhir, dan untuk menghindarinya maka pelaku usaha meminta relaksasi dan subsidi dari pemerintah," pinta Alphon.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.