Sukses

Ekonomi RI Sulit, Pemindahan Ibu Kota Dianggap Tergesa-gesa

Proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Baru yang dicanangkan pemerintah terkesan tergesa-gesa.

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi XI DPR RI, Didi Irawadi menilai, proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Baru yang dicanangkan pemerintah terkesan tergesa-gesa. Terlebih saat ini fokus pemerintah masih dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Apakah di masa pandemi, di masa ekonomi sedang sulit sekarang ini apakah kita harus tergesa-gesa untuk memindahkan ibu negara segera?," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, di DPR RI, Jakarta, ditulis Kamis (10/4/2021)

Politisi Fraksi Demokrat itu meminta agar pemerintah sebaiknya fokus terhadap pemulihan ekonomi pada tahun ini dan ke depan. Sebab, menyelamatkan orang dari kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran jauh lebih penting ketimbang, pemindahan IKN.

"Saat ini, mungkin beberapa tahun ke depan, bagaimana kita memulihkan ekonomi, menyelamatkan orang miskin yang makin meningkat di Indonesia, kesejahteraan yang semakin menurun, pengangguran semakin meningkat," tegas Didi.

Sebagai informasi saja, anggaran pagu indikatif Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) diusulkan sebesar Rp1.37 triliun di 2022, atau turun tipis dari pagu anggaran yang diberikan pada tahun ini mencapai sebesar Rp1,39 triliun.

Besaran anggaran tersebut akan ditujukan sebanyak 54,3 persen untuk program pembangunan nasional, dan 45,7 persen untuk program dukungan manajemen.

Berdasarkan jenis belanja, terbesar adalah untuk belanja barang 67,6 persen atau sebesar Rp930,16 miliar, belanja modal 3,8 persen atau setara Rp52,78 miliar, dan sisanya adalah belanja pegawai sebesar 28,6 persen atau sebesar Rp329,95 miliar.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tercatat masuk menjadi salah satu komponen belanja barang, yang anggarannya mencapai Rp930,16 miliar untuk tahun anggaran 2022 tersebut.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Kemenhub dan UGM Bakal Kembangkan Aerotropolis di Ibu Kota Baru

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) melakukan kunjungan/courtesy call ke Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (8/6). Kunjungan tersebut merupakan serangkaian kegiatan pengembangan riset kolaborasi antara Balitbanghub dengan beberapa lembaga perguruan tinggi.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Litbang Perhubungan bersama Rektor UGM membahas upaya evaluasi kerjasama serta menggali potensi-potensi kolaborasi ke depan baik dalam aspek penelitian maupun penyediaan dan pengembangan SDM.

Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Balitbanghub dengan UGM terkait pengembangan Aerotropolis di wilayah sekitar Ibu Kota Negara Baru. Penandatangan nota kesepahaman dilakukan antara Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara, Capt. Novyanto Widadi dengan Direktur Penelitian UGM, Mustofa disaksikan oleh Kepala Balitbanghub Kemenhub, Umar Aris dan Rektor UGM, Panut Mulyono.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Litbang Perhubungan, Umar Aris menyampaikan bahwa salah satu ruang lingkup dalam kesepakatan bersama tersebut adalah penyusunan penelitian terkait pengembangan Aerotropolis di wilayah sekitar Ibu Kota Negara Baru. Sehingga melalui nota kesepahaman bersama ini dapat terjalin kerjasama yang strategis dan implementatif untuk kedua belah pihak sesuai dengan potensi dan keahlian yang dimiliki masing-masing.

Aerotropolis merupakan pendekatan strategi baru dalam perencanaan bandar udara dan penggunaan lahan komersial secara bersama-sama untuk memberikan keuntungan kepada bandar udara, wilayah dan negara.

“Sebelumnya, pada Mei 2019, telah ditandatangani MoU antara Menteri Perhubungan dengan Rektor UGM terkait Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Manajemen di Bidang Transportasi,” ungkap dia dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).

Pada tahun 2020 terdapat kolaborasi penelitian bersama UGM terkait dampak Covid-19 dan Pengembangan Prototipe Alat Ukur Beban Penggunaan Prasarana Perkeretaapian. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 9 penelitian yang mencakup moda laut, kereta api, jalan, udara dan antarmoda.

3 dari 3 halaman

Dasar Penyusunan Aturan

ebih lanjut, Umar menegaskan, salah satu kolaborasi penelitian yang saat ini tengah berjalan dan menjadi perhatian Menteri Perhubungan adalah kajian pengaturan pengoperasian waterbase dan seaplane di Indonesia. Kajian tersebut dapat menjadi dasar acuan penyusunan peraturan dalam pengoperasian waterbase dan seaplane sehingga dapat membuka peluang pasar kedepannya, termasuk di sektor pariwisata.

“Balitbanghub mengemban tugas untuk melaksanakan penelitian pengembangan di bidang transportasi. Kami selalu berupaya melaksanakan penelitian yang dapat menjawab permasalahan dan tantangan sekaligus memberikan rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan yang solutif dan dapat memberikan manfaat,” jelas Umar Aris.

Kerjasama penelitian merupakan bagian dari konsep pentahelix dalam menjawab tantangan pembangunan infrastruktur. Kemajuan pelayanan transportasi membutuhkan adanya inovasi dan sinergi antar stakeholders terkait. sehingga perlu adanya kolaborasi antara academic, business, community, government, dan media.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UGM, Panut Mulyono menyampaikan rasa terima kasih karena telah mempercayai UGM menjadi partner kerja sama. Ia pun menyambut baik kerja sama yang akan dilakukan dalam pengembangan Aerotropolis di wilayah sekitar Ibu kota Negara Baru.

“Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman bersama ini diharapkan kerja sama antara kedua belah pihak bisa semakin kuat. UGM bisa memberikan berbagai hal yang dimiliki dalam pengembangan perhubungan di Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Panut, semakin maju sebuah negara maka mobilitas masyarakat akan semakin meningkat. Meskipun saat ini mobilitas masyarakat menjadi terbatas akibat pandemi, tetapi kedepannya pergerakan manusia akan berjalan semakin intens. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran Kementerian Perhubungan untuk mengurai persoalan kenyamanan, keamanan, dan ketepatan transportasi.

“Persoalan transportasi di lapangan harus terus dilakukan secara kontinu. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat maka diperlukan penyesuaian dalam pemanfaatan teknologi di bidang transportasi. Melalui kerja sama antara ini diharapkan bisa mendorong terwujudnya transportasi yang aman, nyaman, cepat dan tepat waktu dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada,” jelasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.