Sukses

Anak Muda Bantu Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,9 Persen pada 2021

Survei Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan ekonomi Indonesia akan pulih di angka 4,9 persen pada 2021.

Liputan6.com, Jakarta - Survei Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan PDB Indonesia akan pulih di angka 4,9 persen pada 2021 dan 5,4 persen pada 2022. Sebelumya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,1 persen di 2020.

"Indonesia berpeluang tumbuh hampir 5 persen pada 2021 dengan momen pembangunan di tahun depan. Faktor penting yang mendukung yaitu peningkatan perdagangan global yang akan membantu eksportir Indonesia, dan peningkatan bisnis dari Omnibus Law Cipta Kerja dapat membantu memacu investasi dalam dan luar negeri," ungkap ECD Secretary-General, Angel Gurría, saat mempresentasikan hasil survei kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, secara virtual pada Kamis (18/3/2021).

Dalam OECD Economic Survey of Indonesia 2021 juga diungkapkan bahwa pemulihan dari guncangan ekonomi disebabkan Covid-19 akan terjadi secara bertahap dan bergantung pada perkembangan kondisi kesehatan dengan risiko penurunan yang cukup besar. Ketidakpastian akan membebani investasi dan pariwisata kemungkinan besar akan tetap tertekan untuk beberapa waktu.

Dukungan untuk rumah tangga dan perusahaan-perusahaan harus terus berlanjut selama yang diperlukan, setelah memutuskan upaya apa yang harus difokuskan untuk membuat lebih banyak lapangan pekerjaan dalam perekonomian formal, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan ikklim bisnis dan investasi.

"Indonesia sedang menghadapi tantangan terberatnya sejak krisis 1997. Dengan reformasi yang tepat, Indoensia dapat memanfaatkan energi dan talenta populasi mudanya dan membuat ekonomi kembali bergerak maju," tutur Angel.

Ia mengatakan, OECD akan selalu siap membantu dengan Joint Work Programme keempat untuk 2022 - 2024 yang diharapkan dapat mendukung Indoensia di G20 2022.

OECD mengungkapkan pandemi telah mempersingkat masa pertumbuhan berkelanjutan ekonomi, yang menyebabkan PDB per kapita meningkat dari 19 persen dari rata-rata OECD pada 2001 menjadi 2019. Kontribusi Indonesia terhadap PDB Asia Tenggara berlipat ganda selama periode yang sama dari 17 persen menjadi 35 persen.

Penurunan yang terjadi saat ini membuat 10 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan, menambah 26 juta yang diklasifikasikan sebagai miskin ketika virus menyerang. Bahkan sebelum krisis, kekurangan keterampilan dan pengangguran kaum muda yang tinggi menjadi perhatian.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Rekomendasi Survei

Survei OECD merekomendasikan beberapa hal untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya, meningkatkan pendidikan kejuruan dan pelatihan orang dewasa dengan menekankan pada keterampilan digital.

Pendidikan anak usia dini yang lebih baik juga dapat meningkatkan kinerja di kemudian hari dan membantu mengurangi ketidaksetaraan.

Selain itu, survei juga menggarisbawahi perlunya tindakan segera untuk mengatasi pendapatan pajak Indonesia yang rendah. Kepatuhan pajak yang buruk, pengecualian yang murah hati dan pengurangan tarif yang meluas dengan kurang dari 8 juta orang membayar pajak penghasilan pribadi membuat risiko pajak terhadap rasio PDB Indoensia hanya 11,9 persen pada 2018, jauh di bawha rata-rata OECD 34,3 persen.

Pemerintah Indonesia memperkirkan pendapatan pajak akan turun 20 persen pada 2020. Setelah ekonomi keluar dari resesi, meningkatkan pendapatan dari pajak properti yang berkontribusi hanya 2 persen dari pendapatan pajak dibandingkan 6 persen di seluruh OECD, akan membantu mengatasi ketidaksetaraan kekayaan sambil berkontribusi pada anggaran pemerintah daerah.

"Meningkatkan tarif pajak tertentu, tembakau misalnya, memperluas basis pajak, menutup celah dan meningkatkan kepatuhan pada pajak penjualan juga dapat membantu menopang pendapatan," jelas Angel.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga akan memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Selain itu, Indonesa juga harus menjaga independensi dan otoritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan dapat secara efektif mendeteksi, menyelidiki dan mencegah korupsi. Indonesia juga dinilai harus meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan lingkungan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.