Vaksinasi Covid-19 Sasar 160 Juta Orang, Diutamakan untuk Usia Produktif

Teori Konspirasi Seputar Pandemi Covid-19 — Ilustrasi Konspirasi Penemuan Vaksin Covid-19 Credit: pexels.com/Polina

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah merampungkan pembahasan Perpres Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Termasuk penyelesaian Roadmap pelaksanaan vaksinasi/pemberian imunisasi, Dashboard Tracing Vaccine Program, serta penyediaan anggaran untuk pengadaan sampai dengan pelaksanaan vaksinasi.

Rencananya, vaksinasi akan diberikan kepada 160 juta orang. Dalam Rapat Pleno Komite Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, vaksinasi diutamakan untuk penduduk usia produktif.

“Target vaksinasi untuk 160 juta orang dan kebutuhannya antara 320 sampai dengan 370 juta vaksin. Ini akan diberikan untuk usia produktif (19-59 tahun) atau sekitar 60 persen dari total penduduk,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (3/10/2020).

Menko Perekonomian menjelaskan, vaksin tersebut akan diutamakan kepada Tenaga Kesehatan (Medis dan Paramedis) sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Kemudian juga akan diberikan kepada TNI, Polri, Satpol PP dan aparat penegak hukum di lapangan, serta pasien dengan Komorbid (Penyakit Penyerta), Peserta BPJS PBI dan masyarakat umum lainnya.

Fasilitas Kesehatan yang disiapkan adalah sebanyak 10.134 Puskesmas; 2.877 RS/Klinik Pemerintah (Kementerian/ TNI/ Polri/ Pemda) dan Swasta; serta 49 KKP (Karantina Kesehatan) di wilayah kerja.

“Pemerintah juga menyiapkan SDM Vaksinator sebanyak 23.145 Nakes (Puskesmas) dan logistiknya, baik sarana penyimpanan, distribusi, pelatihan, dan pedoman oleh Kementerian Kesehatan,” jelas Airlangga.

**Ingat #PesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Beberapa di antaranya memasuki fase uji klinis, dan ada yang disetujui.

2 dari 3 halaman

Indonesia Tunggu Kedatangan Vaksin Covid-19 dari China, UEA dan Inggris

China Pamerkan Vaksin Covid-19 di Pameran — Seorang anak melihat kandidat vaksin Covid-19 dari Sinovac Biotech LTD yang diperlihatkan dalam Pameran Internasional China untuk Perdagangan Jasa (CIFTIS) di Beijing pada 6 September 2020. Untuk pertama kalinya, China akhirnya resmi memamerkan produk dalam negeri vaksin COVID-19. (NOEL CELIS/AFP)

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengatakan kebutuhan vaksin Covid-19 di Indonesia sebanyak 352 juta dosis. Untuk memenuhi kebutuhan vaksin tersebut pemerintah Indonesia bekerja sama dengan sejumlah negara yang memproduksi vaksin.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menjelaskan pemerintah telah menjalin diskusi dengan negara terkait untuk penyediaan vaksin. Mulai dari China, Uni Emirate Arab dan Inggris.

"Kami telah berkomunikasi secara rutin dengan Cina, Arab, maupun Inggris dalam penyediaan vaksin bagi Indonesia," kata Retno dalam Rapat Koordinasi Persiapan Program Vaksin, Jakarta, Kamis (1/10).

Retno menambahkan, pertemuan Indonesia dengan masing-masing negara tersebut. Pertemuan itu dibuat dalam rangka peninjauan uji klinis vaksin tersebut.

"Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antar negara untuk dapat meninjau lebih lanjut mengenai uji klinis serta produksi vaksin yang nantinya akan dikirim ke Indonesia tersebut," tuturnya.

Suplai vaksin Sinopharm dan Sinovac yang bakal dikirim ke Indonesia didatangkan dari China. Sebelum kedatangan vaksin, tim teknis dari Badan POM akan dikirim untuk melakukan peninjauan.

3 dari 3 halaman

Vaksin Covid-19 Harus Bersertifikasi Halal

Kunjungan lapangan itu akan melihat laboratorium produksi vaksin dan uji klinis yang dilakukan. Akan ada juga pembahasan terkait sistem pengiriman vaksin dan sertifikasi halal dari vaksin tersebut.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta Badan POM agar berkoordinasi dengan MUI untuk memastikan kehalalan vaksin Covid tersebut.

"Setelah dicek kehalalannya maka BPOM bisa berkoordinasi dengan MUI untuk memberikan sertifikasi halal," kata Doni.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com