Dapat Anggaran Rp 149 Triliun, Intip 6 Program Prioritas Kementerian PUPR

Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 km yang menghubungkan Pelabuhan Kota Lama dengan Kecamatan Poasia. (Dok PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh pagu anggaran 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. Jumlah tersebut bertambah Rp 34,23 triliun dari pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 115,58 triliun, dan menjadikan Kementerian PUPR sebagai instansi pemerintah dengan alokasi anggaran terbesar tahun depan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kerangka program Kementerian PUPR pada 2021 mendatang disusun berdasarkan 5 visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk 2019-2024, dampak pandemi COVID-19, serta tema dan prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2021.

"Ada 6 kelompok program prioritas yang menjadi fokus program Kementerian PUPR 2021, yakni dukungan peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan dan lingkungan masyarakat, peningkatan investasi dengan memberikan dukungan pada kawasan strategis nasional, penguatan jaring pengaman nasional lewat program Padat Karya Tunai (PKT) serta pembelian produk rakyat dan pengusaha lokal (UMKM), dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim," paparnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2020).

Dari 6 kelompok prioritas tersebut, Menteri Basuki menyatakan, Kementerian PUPR bakal meningkatkan alokasi program PKT pada 2021. Hal ini bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional, utamanya lewat pembangunan infrastruktur yang melibatkan langsung warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

"Dari Pagu Anggaran Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar Rp 149,81 triliun, dialokasikan sebesar Rp 18,14 triliun untuk program PKT. Jumlah ini meningkat dari program PKT tahun 2020 yang dialokasikan sebesar Rp. 12,32 triliun," ujar Menteri Basuki.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengutarakan, Komisi V DPR sepakat untuk mendukung program tahun 2021 difokuskan ke padat karya. "Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat kita dukung penuh. Bagaimana stimulus dari APBN agar bisa berdampak langsung ke masyarakat bawah," ungkap Lasarus.

Dilanjutkan Menteri Basuki, secara keseluruhan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2021 akan banyak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA).

Antara lain untuk pembangunan 54 bendungan yang terdiri atas 11 bendungan baru dan 43 bendungan on going, 24 embung, 25 ribu ha lahan irigasi baru, 120 km pengendali banjir, 20 km pengaman pantai, program padat karya P3TGAI di 12 ribu lokasi, rehabilitasi dan peningkatan 250 ribu ha lahan irigasi, serta revitalisasi 5 danau.

Sementara di bidang konektivitas untuk pembangunan 831 km jalan, 19.888 meter jembatan, 3.116 meter flyover/underpass/terowongan, 35 km jalan bebas hambatan, serta peningkatan 1.279,5 km jalan nasional dan 2.177,5 meter penggantian jembatan.

Di bidang permukiman digunakan untuk pembangunan 2.012 liter per detik SPAM, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk 367.380 KK, 917 sekolah/gedung sarana dan prasarana pendidikan, 9 gedung sarana dan prasarana olahraga (termasuk dukungan Piala Dunia U-20), 17 pasar, penataan 143 ha permukiman kumuh dan KSPN.

Selanjutnya, di bidang perumahan untuk pembangunan 9.210 unit rumah susun, 2.440 rumah khusus, 111.200 unit rumah swadaya dan 40 ribu unit prasarana dan sarana umum. Terakhir, alokasi anggaran 2021 untuk dukungan manajemen yang mencakup pembinaan kontruksi, pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan, pengembangan SDM, pengembangan infrastruktur wilayah, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan fasilitas observasi, penampungan, dan karantina untuk pengendalian infeksi penyakit menular, khususnya virus corona Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Saat in...

2 dari 3 halaman

Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR Sudah Serap 402 Ribu Tenaga Kerja

Pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 Km yang termasuk dalam cakupan program Padat Karya Tunai (PKT). (Dok Kementerian PUPR)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, hingga 29 Agustus 2020, program padat karya tunai Kementerian PUPR telah menyerap 402.449 tenaga kerja.

Basuki menyatakan, tahun ini pihaknya menargetkan bisa menyerap 638.990 tenaga kerja untuk program padat karya tunai. Adapun secara keuangan, progres program ini telah mencapai 58,14 persen atau Rp 7,16 triliun.

"(Hingga 29 Agustus) progres serapan tenaga kerja dari padat karya sebesar 402.499 orang dari 638.990 orang yang direncanakan," ujar Basuki dalam paparannya dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Senin (31/8/2020).

Basuki melanjutkan, penyerapan tenaga kerja ini diharapkan bisa membantu menggerakan ekonomi di tengah pandemi. Ke depannya, pihaknya menargetkan percepatan pelaksanaan program padat karya hingga akhir triwulan ketiga.

Adapun, Kementerian PUPR sendiri mendapatkan anggaran tambahan Rp 1 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dialokasikan ke program padat karya, sehingga total anggarannya mencapai Rp 12,3 triliun.

Anggaran tambahan Rp 1 triliun tersebut didistribusikan untuk pembangunan drainase sepanjang 5.000 km di 34 provinsi.

"Ada tambahan Rp 1 triliun dalam rangka percepatan 5.000 km drainase jalan nasional, sekarang mulai kerja," kata Basuki.

3 dari 3 halaman

Kementerian PUPR Perluas Cakupan Program Padat Karya Tunai

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT) 2020. (Dok Kementerian PUPR)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat penyaluran Program Padat Karya Tunai atau cash for work. Percepatan ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan Padat Karya Tunai bisa mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian akibat pandemi ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mencatat, dari pagu Kementerian PUPR TA 2020 sebesar Rp 83,97 triliun, Program Padat Karya Tunai dialokasikan sebesar Rp 11,49 triliun dengan progres penyerapan anggaran hingga tanggal 18 Agustus 2020 sudah 60,19 persen atau senilai Rp. 6,83 triliun.

Sementara penyerapan tenaga kerja sebanyak 493.943 orang atau sebesar 80,38 persen dari rencana 614.480 orang.

Untuk memperluas kesempatan kerja, Kementerian PUPR juga melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang semula bersifat kontraktual, tetapi dilaksanakan dengan pola Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp 654,4 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.888 orang.

"Hingga saat ini progresnya sudah sebesar 40,54 persen atau senilai Rp 265,3 miliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 26.862 orang atau sebesar 33,20 persen," jelas dia dalam siaran pers, Rabu (19/8/2020).

Basuki mengatakan Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan. Khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

"Selain untuk menpercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, Padat Karya Tunai juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19," imbuh dia.

Selanjutnya untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian PUPR juga memperluas cakupan program Padat Karya Tunai dan telah disetujui berdasarkan surat Menkeu Nomor S-191/MK.2/2020 pada tanggal 13 Agustus 2020, dan revisi DIPA yang tuntas pada Rabu 19 Agustus 2020.

Perluasan cakupan program Padat Karya Tunai tersebut diperuntukkan untuk pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp 1,2 triliun.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
infrastruktur