Meski Dikritisi, Akademisi Minta RUU Cipta Kerja Tak Ditolak Semua

Ribuan Buruh Geruduk Gedung DPR Tolak Omnibus Law — Buruh saat melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakrta, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut menolak draft omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iqbal Hasanuddin menilai, Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) memiliki beberapa pasal yang perlu dikritisi. Tapi, hal tersebut bukan alasan untuk menolaknya secara keseluruhan.

“Apa yang kurang dari RUU ini perlu dikritisi agar diperbaiki, tapi jangan ditolak secara keseluruhan,” tuturnya kepada media di Tangerang, Jumat (28/8/2020).

Sebelumnya, Iqbal mengemukakan pendapatnya dalam diskusi daring terkait RUU Ciptaker dalam Perspektif Tokoh Agama, yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan RUU Ciptaker memiliki relevansi yang makin kuat dan mendesak untuk disahkan terkait dampak ekonomi wabah COVID-19. RUU Ciptaker yang dihadirkan sebelum masa COVID-19, salah satu tujuannya untuk mengatasi masalah pengangguran yang ketika itu mencapai 7 juta jiwa.

“Apalagi saat ini, angkatan kerja yang menganggur karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak COVID-19 bisa belasan juta. Selain itu, pertumbuhan ekonomi menurun hingga mengalami kontraksi,” katanya.

Karena itulah, upaya pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta memperbaiki ekonomi Indonesia melalui RUU Ciptaker perlu diapresiasi dan didukung.

“RUU Ciptaker akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Caranya dengan meningkatkan efesiensi pertumbuhan investasi dan mendukung produktivitas UMKM,” terang Iqbal.

Hal ini dilakukan dengan memangkas regulasi yang berbelit-belit, memperbaiki iklim investasi dan usaha, memberikan akses permodalan yang mudah pada UMKM dan dukungan lain pada sektor UMKM agar semakin produktif.

“Itu upaya penting yang perlu kita dukung,” tambah Iqbal.

Dukungan perlu dilakukan karena UMKM bergerak dalam sektor riil yang ada di masyarakat. Sehingga nantinya bisa menjadi penopang ekonomi warga di tengah aktivitas ekspor-impor industri besar, yang mandeg lantaran faktor permintaan luar negeri yang menurun.

“Jika didukung oleh regulasi seperti RUU Ciptaker, UMKM bisa meningkatkan produktivitasnya dan berkontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

RUU Cipta Kerja dikhawatikan akan mengancam pekerja.

2 dari 2 halaman

Peningkatan Investasi

Direktur Eksekutif LSAF ini juga menjelaskan, peningkatan investasi sangat dibutuhkan dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ekonomi, investasi itu salah satu elemen dalam pertumbuhan pada Produk Domestik Bruto (PDB), selain elemen konsumsi dalam negeri, belanja pemerintah dan jumlah total ekspor dikurangi impor.

“Semakin tinggi jumlah investasi maka efeknya pada PDB semakin besar. Begitu pun sebaliknya. Tapi indeks daya saing global Indonesia tidak menggembirakan, kalah bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam dan Singapura,” tukas Iqbal.

Inilah yang menyebabkan para investor lebih tertarik menanamkan modal mereka di negara-negara tetangga dari pada di Indonesia. Padahal, semakin banyak investor masuk maka semakin besar dan luas pula lapangan kerja tercipta.

Menurut Iqbal, RUU Ciptaker hadir sebagai instrumen untuk memperbaiki regulasi terkait investasi yang ada sekarang. Melalui penyederhanaan regulasi investasi, RUU Ciptaker akan membuat para investor lebih tertarik untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.

“Khususnya di sektor-sektor riil dan padat karya, yang akan berdampak pada bergairahnya aktivitas-aktivitas ekonomi dan terciptanya lebih banyak lapangan kerja baru,” pungkasnya. (Pramita Tristiawati)