Sukses

Anggaran Kemensos Rp 92,82 Triliun di 2021, Hampir Semuanya untuk Bansos

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Juliari Batubara menyampaikan, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2021 berjumlah Rp 92,82 triliun, turun dari anggaran tahun lalu sebesar Rp 134 triliun.

Dilihar dari struktur anggarannya, 92 persen dialokasikan untuk belanja bantuan sosial (bansos) yakni sebesar Rp 85,56 triliun.

"Kemudian sisanya adalah belanja pegawai 0,55 persen sebesar Rp 511,93 miliar, belanja modal 1,30 persen sebesar Rp1,21 triliun dan belanja barang 5,97 persen sebesar Rp5,54 triliun," ujar Juliari dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).

Dirinya menambahkan, program reguler Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Bantuan Sosial (Bansos) Tunai akan tetap berjalan tahun depan.

Untuk PKH ditargetkan akan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp 28,71 triliun

"Sesuai arahan bapak presiden program ini akan kami sempurnakan dalam rangka membantu percepatan penanggulangan stanting yang merupakan salah satu major project daripada pemerintah di tahun 2021-2024," katanya.

Lalu untuk program Kartu Sembako, ditargetkan menyasar 18,8 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp 45,12 triliun. Adapun, besaran Kartu Sembako ini ialah Rp200.000 per KPM per bulan dari sebelumnya berjumlah Rp150.000

Juliari menyatakan, program Kartu Sembako juga tetap dilanjutkan untuk menjaga daya beli dan memastikan bahwa konsumsi di keluarga-keluarga dengan pendapatan terbawah tetap terjaga khususnya di masa pandemi.

Kemudian untuk program Bantuan Sosial  (Bansos) Tunai akan dianggarkan dalam jangka waktu 6 bulan dengan besaran Rp200.000 per KPM per bulan.

"Kita ambil indeksnya agar sama dengan program kartu sembako dengan anggaran sebesar Rp 12 triliun," tuturnya.

  

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

2 dari 3 halaman

Tingkatkan Kualitas

Disamping itu, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang akan menjadi data referensi satu-satunya untuk seluruh program perlindungan dan jaminan sosial.

Adapun jumlah anggaran yang disiapkan untuk DTKS ialah Rp1,36 triliun dengan cakupan sekitar 60 persen dari rumah tangga atau 42,8 juta rumah tangga yang saat ini cakupannya 40 persen.

"Nantinya akan menjadi lebih banyak lagi database yang kita miliki dengan keluarga income terendah dan juga selain itu juga dengan melakukan verifikasi dan validasi secara nasional," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini: