Sukses

Disiplin Jadi Kunci Utama Sektor Transportasi Bisa Terapkan New Normal

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini sedang berbenah dan menyusun sektor transportasi menuju fase new normal, untuk itu Kemenhub melakukan berbagai diskusi dengan pihak seperti akademisi dari beberapa perguruan tinggi, dan stakeholder lainnya untuk mendapatkan masukan.

Begitupun dengan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin, menanggapi bahwa kunci utama agar sektor transportasi tetap bisa berjalan di tengah new normal adalah masyarakat yang disiplin.

Menurutnya, memang dengan adanya pandemi covid-19 ini masyarakat dipaksa untuk mengubah cara hidup. Padahal sebenarnya kita semua belum siap menghadapi perubahan ini.

 

“Selama 2-3 bulan saya terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, pertama menurut saya akhirnya kita dipaksa oleh pandemi ini untuk mengubah cara hidup kita. Kita tidak betul-betul siap menghadapinya,” kata Ridwan, dalam diskusi online Kolaborasi Merespons Dampak Pandemi COVID-19 Dan Strategi Recovery Pada Tatanan Normal Baru Di Sektor Transportasi, Selasa (2/6/2020).

Kendati begitu untuk kedepan menurutnya jika dilihat dari jangka panjangnya, terdapat dua hal penting, yakni pertama, teknologi menjadi kunci.

“Kita akan sangat mengandalkan teknologi, dan kedua manusia harus semakin independen, apa-apa harus bisa sendiri tidak bisa nyuruh orang begitu saja,” ujarnya.

2 dari 2 halaman

Penyebaran Corona

Kemudian, selama proses ini dirinya melihat bahwa  transportasi merupakan faktor yang menjadi laju kendali infeksi, bahkan di Jakarta saja sebelum bulan puasa, zona rawan infeksi itu di Jakarta Selatan, dan begitu Ramadan menuju lebaran pindah ke Jakarta Utara.

“Katanya ada hubungannya dengan perilaku masyarakat khususnya masyarakat tradisional di pasar-pasar penularannya melalui sana. Kesimpulannya betul-betul terkait disiplin dan perilaku masyarakat menjadi kunci,” ungkapnya.

Sementara itu, ia juga menilai aspek hukum Indonesia masih rendah, ketika diberlakukannya larangan mudik, dan setelah membuat surat edaran gugus tugas dan Menteri Perhubungan, pemerintah tidak sama sekali terpikir akan ada pemalsuan perjalanan dinas, dan pemalsuan surat test covid-19.

“Hal-hal seperti ini merupakan hal-hal yang tidak mudah, menurut pakar dan pengambil keputusan, data kita lemah, butuh bantuan supaya data kita bagus, supaya pengambilan keputusan kita sesuai realita,” pungkasnya.