Sukses

100 Hari Kerja, Jokowi Paling Banyak Bahas Omnibus Law

Liputan6.com, Jakarta - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku di periode kedua ini Presiden Joko Widodo lebih baik dibandingkan lima tahun lalu sebelumnya. Ini merupakan buah dari sinergi yang dibangun lima tahun sebelumnya.

Selama 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi banyak melakukan rapat terbatas tingkat menteri. Khususnya terkait omnibus law. Luhut menyebut ratas tentang RUU Omnibus Law merupakan ratas terbanyak selama dia menjadi menteri Jokowi.

"Saya lihat ini baru ratas (rapat terbatas) yang terbanyak yang dilakukan presiden dalam satu materi," ungkap Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, seperti ditulis, Rabu (28/1/2020).

Mantan Menko Polhukam ini melihat Presiden Jokowi tak ingin ada lagi masalah aturan menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Sebab hal itu menyebabkan investor asing enggan masuk ke Indonesia.

Untuk itu, pemerintah mengambil langkah menyederhanakan aturan yang tumpang tindih lewat omnibus law. Meski RUU ini masih dalam proses pembahasan, namun sudah banyak menarik perhatian investor asing.

 

2 dari 3 halaman

Banyak Investor Penasaran

Sebagai menteri yang menangani investasi, Luhut mengaku banyak investor yang penasaran tentang omnibus law. Setelah dijelaskan, para investor tersebut tertarik dan bersedia menamakan modalnya di Indonesia.

Misalnya, beberap waktu lalu, ada pengusaha asal Australia ingin bertemu dengannya. Dia adalah  John Andrew Henry Forrest AO, salah satu orang terkaya di Australia.

Setelah mendapat penjelasan tentang omnibus, Andrew kata Luhut langsung ingin investasi di Indonesia. Dia bermaksud membangun industri baja dengan membangun hydro power. Sehingga produk buatannya ramah lingkungan.

"Yang pasti (investasinya) miliar dolar karena membangun industri baja," kata Luhut. 

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Omnibus Law Koreksi Regulasi yang Tak Efisien
Artikel Selanjutnya
Omnibus Law Bakal Tumpang Tindih dengan RUU Minerba?