OJK Tagih Rencana Penyehatan Keuangan Jiwasraya

Dalam RPK tersebut dijelaskan, Jiwasraya memberikan opsi roll over polis dengan skema pembayaran dimuka sebesar 7 persen p.a netto serta opsi bagi yang tidak ingin melakukan roll over dengan memberikan bunga pengembangan efektif sebesar 5,75 persen  p.a netto.

"OJK juga meminta bank-bank partner untuk melakukan komunikasi yang baik kepada nasabahnya yang menjadi pemegang polis saving plan," tambah Sekar.

Terakhir, OJK juga mengingatkan kepada Direksi Jiwasraya untuk lebih memperhatikan implementasi tatakelola yang baik, pengelolaan manajemen risiko yang lebih baik, dan melakukan kehati-hatian investasi yang didukung dengan pemanfaatan teknologi.

"Selain itu, Jiwasraya harus senantiasa berkoordinasi dan melaporkan kepada OJK serta pemegang saham (Kementerian BUMN)," pungkas Sekar.

Pengamat ekonomi Rizal Ramli menyoroti lemahnya kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan persoalan-persoalan keuangan di Indonesia, seperti persoalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Alhasil, regulator di industri keuangan non-bank dinilai payah dalam penyelesaian kegagalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun.

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian ini mengatakan, lambannya kinerja OJK tidak sebanding dengan fasilitas yang telah diberikan negara baik kepada para pimpinan dan karyawannya.

"OJK dibiayai dengan budget dan staff gaji tinggi, tetapi kemampuan survailance dan monitoring tidak memadai, enforcement lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk turn-around. Terlalu kuat mental birokrat, ini belium krisis loh," kata Rizal kepada wartawan, Kamis (19/12/2019).

Menurut dia, sejatinya pembentukan lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan persoalan keuangan non bank dan sebagai pembelajaran dari krisis ekonomi 1998.

Rizal menilai, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK juga sudah cukup memadai, namun implementasinya juga masih lemah.

"OJK dibahas terkait revisi UU tentang Bank Indonesia tahun 2000. Sebagai antitesis kelemahan pengawasan BI terhadap bank-bank sehingga terjadi krisis 1998. UU OJK sudah bagus, tapi pimpinan payah," ujarnya.

Dia berpendapat, selain kasus Jiwasraya, banyak persoalan keuangan di Tanah Air yang luput dari pengawasan OJK. Misalnya, lembaga keuangan yang selama ini dinilai merugikan konsumen.

"Masalah sederhana seperti maraknya fintech ilegak, yang menawarkan bunga pinjaman super-super tinggi, sangat merugikan konsumen, harrasment, dan pinalti yang mereka lalukan terhadap peminjam telat bayar luar biasa, itupun OJK tidak mampu awasi dan tertibkan," tutur Rizal.