Sukses

Produsen Baja Ringan Angkat Bicara Soal Ambruknya Atap SD di Pasuruan

Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI) menyayangkan ambruknya atas sekolah SD tersebut.

Liputan6.com, Jakarta - Bangunan sekolah SDN Gentong Kita Pasuruan di Jalan Kyai Sepuh Nomor 49, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, ambruk. Akibatnya, 11 siswa SD mengalami luka-luka, satu siswa serta satu guru meninggal tertimpa atap yang ambruk.

Insiden ini menyita perhatian banyak pihak. Salah satunya, produsen baja ringan yang tergabung dalam Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI).

Ketua Umum ARFI Stephanus Koeswandi menyayangkan terjadinya insiden tersebut. Diketahui, salah satu bahan yang digunakan dalam konstruksi gedung sekolah tersebut adalah baja ringan.

"Kami dari ARFI sangat prihatin mengenai kejadian di SDN Gentong, di Pasuruan ini. Ini berkaitan dengan konstruksi terkait rangka atap baja ringan. Kami sangat menyayangkan kejadian ini bahkan sampai ada korban jiwa," ungkapnya saat ditemui, di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat (8/11).

Meskipun demikian, dia masih enggan berkomentar terkait penyebab insiden tersebut. Hal itu, perlu penyelidikan yang lebih dalam.

Namun, dia menegaskan ada sejumlah hal penting yang harus diperhatikan dalam konstruksi yang terutama yang berkaitan dengan baja ringan. Hal-hal tersebut yakni produk yang berkualitas, desain, dan cara pemasangan yang tepat.

"Sebenernya ini sudah kejadian yang kesekian kalinya. Memang kita mesti lihat lebih lanjut penyebabnya apa," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Saat Jokowi Kesal Ada Sekolah Ambruk dan Proyek Dikerjakan Musim Hujan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, walaupun peran swasta di bidang ekonomi sangat dominan namun peran APBN tetap masih sangat penting.

Sebab itu, pengadaan barang dan jasa merupakan penggerak penting yang memacu pentingnya sebuah pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di daerah.

“Apalagi untuk daerah-daerah yang swastanya belum kuat, ini urusan APBD akan memberikan trigger, akan memacu perputaran uang yang ada di daerah. Dan tentu saja memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, di Plenary Hall JCC, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Menurut Presiden, dalam APBN 2020 telah ditetapkan anggaran. Dengan garis besar, Rp 423 triliun untuk belanja infrastruktur, senilai Rp 508 triliun untuk pendidikan, dan Rp 132 triliun untuk kesehatan. Kemudian ada beberapa bidang-bidang yang lainnya.

Dengan anggaran sebesar ini, menurut Presiden, tantangan ke depan adalah alokasi yang efektif. Alokasi ditegaskan harus efektif walaupun kebijakan alokasi anggaran itu berada dalam kewenangan kementrian/lembaga.

Namun, Presiden menegaskan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat proaktif mempercepat proses belanja anggaran agar segera menggerakkan perekonomian.

“Jangan sampai modal yang lalu-lalu, cara-cara yang lama masih kita gunakan. Tadi saya masih lihat tadi Pak Roni (Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP) menyampaikan, ini bulan November masih ada e-tendering Rp 31 triliun,” ungkap Jokowi.

Dia kembali mengingatkan jika saat ini sudah memasuki November-Desember dan masih saja ada e-tendering.

"Meskipun e-tendering ada yang cepat 3 hari, ada yang 15 hari, ada yang 45 hari. Tapi ini urusan konstruksi. Tinggal 2 bulan masih urusan konstruksi, masih lelang konstruksi. Ini enggak bisa diterus-teruskan,” tegas dia.

Dia pun menilai kualitas proyek pasti jelek. "Jembatan ambruk. Ya karena ini. November masih tender," tegas dia.

“SD ada ambruk gedung, karena apa? Ya ini gini-gini ini. Kerja cepet-cepetan dan pas kerja pas bulannya basah bulan hujan. Ya sudah ngerti lah kita, enggak mungkin kita membuat konstruksi semua pekerjanya pakai payung, nggak mungkin,” tegas Jokowi seraya menekankan, agar jangan seperti ini diulang lagi.

“Tahun depan nanti kalau ada laporan lagi, Pak Roni, e-tendering seperti itu akan saya lihat di kabupaten mana, di kota mana, di provinsi mana, atau di kementerian apa,” kata Presiden mengingatkan. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.