Sukses

Ibu Kota Pindah, Harga Properti di Jakarta Bakal Jatuh?

Liputan6.com, Jakarta - Berbagai pendapat mewarnai seiring rencana Pemerintah memindahkan Ibu kota baru hanya tinggal menunggu waktu.

Salah satu perdebatan yang muncul dari realisasi pemindahan Ibu kota ini ialah bagaimana nasib DKI Jakarta kedepannya.

Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengungkapkan, pindahnya status Ibu kota dari DKI Jakarta ke luar Jawa tak akan menghilangkan potensi Jakarta sendiri.

Menurutnya, Jakarta sebagai kota metropolitan akan tetap menjadi pusat bisnis pemerintahan dengan distribusi yang memadai baik bagi bisnis domestik hingga global.

"Dengan pindahnya status Ibu kota dari Jakarta ke luar jawa saya yakin tidak akan membuat Jakarta kehilangan potensinya. Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis di Indonesia," ujarnya kepada Liputan6.com, Senin (26/8/2019).

"Selain itu memang saya melihat banyak pihak yang khawatir kepindahan ibu kota ini membuat harga property di jakarta akan jatuh. Justru dengan kepindahan ini saya perkirakan akan membuat jakarta bisa lebih berkembang," kata dia.

Adapun Piter melanjutkan, pasca kepindahan Ibu kota baru nanti, Pemerintah bisa saja menetapkan Jakarta tetap sebagai daerah khusus dan bisa juga menggabungkan Jabodetabek sebagai provinsi baru.

2 dari 4 halaman

Ibu Kota Baru Bakal Gunakan Konsep Smart City

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa rencana pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan akan menggunakan konsep smart city atau kota cerdas. Konsep itu nantinya akan mengombinasikan antara kota pemerintahan berbasis keberlanjutan dan teknologi serta memperhatikan efisiensi.

"Jadi saya tekankan penerapan smart city di (ibu kota baru) haruslah berwawasan untuk menjadikan kota itu pertama berkelanjutan dan kota itu makin nyaman untuk ditinggali penduduknya," kata Menteri Bambang dalam sebuah diskusi yang digelar di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Kamis (22/8).

Seperti konsep smart city pada umumnya, pembangunan ibu kota baru akan menggunakan pendekatan-pendekatan sistem kota cerdas. Di mana infrastruktur pendukung awal seperti air bersih, sampah, maupun gedung-gedungnya akan di desain sesuai dengan konsep berkelanjutan.

"Jadi kalau boleh saya simpulkan smart city di ibu kota baru kita adalah smart untuk berkelanjutan," kata dia.

Di samping itu, salah satu pendukung lainnya yang akan diterapkan di dalam ibu kota baru akan menggunakan smart berbasis teknologi. Ini dibutuhkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan para aparatur negara di daerah tersebut.

"Pertama orientasinya memenuhi kebutuhan dan layanan dasar warga kota. Dari misalkan air bersih, sanitasi, air limbah, kemudian juga jaringan listrik, kemudian layanan adminitrasi apakah untuk KTP, keperluan adminitrasi lainnya mengurus izin sampai kepada kebutuhan terkait dengan penanggulangan bencana, ketertiban lalu lintas atau menurunkan tingkat krimininalitas jadi semua hal dasar itu harus menjadi isu yang diatasi dengan pendekatan smart berbasis teknologi," tandas dia.

Seperti diketahui, Rencana pemindahan Ibu Kota sepertinya serius dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Keseriusan itu semakin terlihat saat Pidato Kenegaraan di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat (16/8) siang.

Saat melakukan Pidato Kenegaraan tahunan itu, Jokowi meminta izin untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Namun, belum ada titik terang mengenai lokasi pasti dari ibu kota baru tersebut.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Pemerintah Minta Masyarakat Tak jadi Spekulan Tanah di Ibu Kota Baru

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengimbau, masyarakat tidak bermimpi menjadi spekulan tanah di ibu kota baru. Sebab, pemerintah hanya akan menggunakan aset yang dikuasai negara sebagai kawasan ibu kota baru.

"Jadi kalau ada bakatnya dibidang properti jual beli tanah jangan mimpi deh jadi spekulator ya untuk ibu kota baru ini. Karena lahan yang kita pakai hanya lahan yang dikuasai oleh negara bukan lahan yang punya orang kita beli," ujarnya di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8).

Menteri Bambang menghargai potensi anak bangsa dalam bisnis properti. " Jadi saya sangat menghargai bakat bidang properti, bakat jual beli tanah itu bagus tapi jangan main spekulasi karena ruginya pasti ketauan," paparnya.

Mantan Menteri Keuangan tersebut melanjutkan, ibu kota baru nantinya akan menggunakan lahan yang cukup besar. Hal tersebut dilakukan agar ibu kota baru tidak mudah padat penduduk.

"Intinya, ada lahan yang luas kalau kita bikin ibukota baru jangan bikin dilahan yang pas-pasan. Kalau pas-pasan nanti, nanti segera padat, crowded dan tidak nyaman. Maka harus dicari lahan yang luas dan dikuasai oleh negara," jelasnya.

Adapun daerah yang akan dijadikan ibu kota baru adalah Kalimantan. Pulau tersebut dinilai sebagai suatu daerah yang memiliki lahan luas dengan potensi bencana alam yang minim.

"Kalimantan resiko gempa kecil sekali yang ada memang bencana seperti asap, kebakaran hutan dan banjir. Tapi itupun tidak seluruh kalimantan tapi hanya beberapa area lahan gambut yang beresiko, juga lahan hutan," tandasnya.

 

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com   

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Bendungan di Ibu Kota Baru Mulai Dibangun 2020
Artikel Selanjutnya
PUPR Catat Sudah Ada 292 Karya Desain Ibu Kota Baru