Sukses

Pemerintah Dorong Tambang Batu Cinnabar Ditutup

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Bidang Infrastruktur Mineral, dan Batu Bara pada Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi Jhon H. P. Tambun mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk menghentikan perdagangan Merkuri. Upaya itu dilakukan dengan cara mendorong penutupan tambang cinnabar (batu penghasil logam merkuri) dan jalur distribusi Merkuri.

Sebagai informasi, Merkuri adalah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilarang di seluruh dunia berdasarkan Konvensi Minamata untuk Merkuri. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini pada 19 Oktober 2017.

"Kita dulu tahun 2014 kita adalah mengekspor merkuri tapi hanya sedikit, sekitar 100 sampai 500 kilo. Tapi sejak tahun 2015 kita mengekspor merkuri mencapai lebih dari 80 ton," kata dia dalam diskusi bertajuk 'Mencari Solusi Penertiban Tambang Ilegal', di Jakarta, Senin (19/8).

"Itu sumbernya setelah kita tahu ternyata di Seram bagian barat yaitu di Maluku produknya yaitu Batu Sinabar. Itu sangat gampang. Dicampur sama kapur dipanaskan sudah menghasilkan merkuri," lanjut dia.

Dia mengatakan, dari pantauan dia, perdagangan Merkuri bahkan sempat terjadi secara terang-terangan. Transaksi dilakukan melalui platform e-commerce. Padahal menurut dia, merkuri dapat dikategorikan sebagai barang haram seperti narkoba.

"Sekarang lebih sadis lagi merkuri itu kemarin-kemarin ya, mudah-mudahan sekarang tidak ada. Ada di Bukalapak, sangat mudah untuk dapat, tapi sekarang setelah menindaklanjuti dari Ratas, katanya harga merkuri dulu masih bisa dapat di situ harga Rp 200 ribuan, sekarang sudah Rp 1 juta satu kilo," ujar dia.

Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah agar tambang-tambang batu cinnabar dapat ditutup.

"Kita sudah berapa kali rapat di Gubernur Maluku untuk meyakinkan bahwa batu Sinabar itu sangat, kalau dibuka peluang sedikit yang ilegalnya lebih berjalan. Karena di luar negeri itu sangat menggiurkan untuk menerima Sinabar dari Indonesia," tegasnya.   

2 dari 4 halaman

Lokasi Ibu Kota Baru Belum Tentu Dekat dengan Tambang

Ibu kota baru telah resmi ditetapkan berada di Pulau Kalimantan, meski lokasi persisnya belum disebutkan. Secara bocoran, lokasi tersebut ada kemungkinan berdekatan dengan lokasi pertambangan.

Namun demikian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono belum bisa memastikan bahwa lokasi ibu kota baru berada di dekat area pertambangan.

"Belum tentu kan, belum tentu ada di (dekat) daerah tambang," ujar dia saat ditanyai rekan wartawan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Dia juga mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menetapkan kriteria terkait calon lokasi ibu kota, dimana salah satu syaratnya adalah tidak berada di sekitar lubang tambang.

"Kalau di bekas tambang, bu menteri LHK (Siti Nurbaya Bakar) sudah ada kriterianya, di dekat ibu kota tidak ada lubang tambang," sebut dia.

Bila memang di dekat lokasi pembangunan ibu kota baru ada area pertambangan, ia menegaskan kawasan tersebut harus direklamasi. Adapun proses reklamasi disebutnya menjadi kewajiban dari pihak pengusaha pertambangan.

"Itu ada UU-nya. Kalau pengembang tambang enggak reklamasi, dia kena sanksi pidana," tegas Menteri Basuki. 2 dari 3 halaman

3 dari 4 halaman

Simak, Cara PT Vale Hijaukan Lahan Bekas Tambang

Aktivitas menambang butuh tanggung jawab lingkungan. Untuk menghijaukan kembali lahan bekas tambang, PT Vale Indonesia membangun nursery atau kebun bibit yang memproduksi hingga 700 ribu bibit pohon setiap tahunnya.

Nursery yang dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare itu ternyata juga bisa dijadikan destinasi wisata. Tampak beragam jenis alat berat di pamerkan di lahan bekas penambangan dekat dengan nursery.

Terletak di Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, kebun bibit ini menampung lebih dari 60 spesies tanaman, mulai dari bitti, kayu angin, sengon, ekaliptus, buri hingga dengen.

"Sampai saat ini, PT Vale telah mereklamasi kurang lebih 4.211 hektare lahan," ujar Andri Ardiansyah, Reforestation Engineer PT Vale di Sorowako, Jumat (2/8/2019).

Selain ditanam, bibit yang dikembangkan di nursery milik Vale Indonesia ini juga dibagikan kepada masyarakat sebesar 20 persen sebagai donasi.  

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Perusahaan Tambang Tak Bayar Kewajiban Rp 5 T, Ini Langkah Pemerintah
Artikel Selanjutnya
Pemantauan Lahan Pasca Tambang Bakal Gunakan Satelit