Deretan Infrastruktur yang Dibangun Wijaya Karya di Calon Ibu Kota Baru

Jokowi Pimpin Ratas Bahas Pemindahan Ibu Kota — Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). Ratas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. (Liputan6.com/HO/Radi)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa. Pemindahan ibu kota tersebut masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kalimantan Timur masuk sebagai salah satu alternatif setelah provinsi tersebut dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu 8 Mei 2019.

Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) Tumiyana menjelaskan, perseroan telah memiliki portofolio infrastruktur di Kalimantan Timur. Ia menyebutkan antaranya PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) 2x50/60 MW Kalimantan Timur (Kaltim), dan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan (SAMS) sebagai pintu masuk menuju Provinsi Kaltim.

Kini yang tengah dikerjakan oleh Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda yang akan menjadi jalan tol pertama di Kalimantan sekaligus menghubungkan kedua kota terbesar di Kalimantan Timur tersebut.

Sementara itu, tidak jauh dari situ, di Kalimantan Tengah yang merupakan kandidat lain ibu kota baru, WIKA juga mengerjakan proyek Jembatan Tumbang - Samba yang menjadi jembatan terpanjang lintas tengah Kalimantan. Memasuki bulan ke-24, pengerjaan jembatan ini sudah mencapai progress 88,44 persen dan ditargetkan akan selesai pada November 2019.

Jembatan Tumbang Samba akan membuat menghubungkan jalur lintas tengah Kalimantan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang dilalui yang terkenal kaya akan sumber daya alamnya yaitu sawit, karet dan pertambangan.

Masuknya Kalimantan Timur sebagai kandidat merupakan cerminan bahwa provinsi ini menyimpan begitu banyak potensi pembangunan. Bagi Tumiyana, WIKA selalu siap untuk ambil bagian dalam mempersiapkan ibukota baru dari segi infrastruktur di berbagai sektor.

"WIKA sudah kuat dari segi industri, baik baja, beton, maupun aspal yang kemudian menyokong konstruksi dan infrastruktur sebagai bisnis utamanya. Sehingga kapan saja, Pemerintah butuh, kami siap untuk berada di barisan terdepan untuk terlibat dalam misi besar tersebut," ungkap Tumiyana dalam keterangan tertulis, Minggu (12/5/2019).

Selain dari segi konstruksi, Tumiyana pun menanggapi wacana tersebut sebagai sebuah peluang besar untuk melaksanakan investasi di bidang properti. WIKA kini menjadikan investasi sebagai arah bisnis masa depan perusahaan guna mendapatkan recurring income (pendapatan berulang).

Bagi Tumiyana, pengembangan suatu kawasan akan memiliki prospek besar untuk bertumbuhnya kawasan-kawasan hunian dengan nilai jual yang naik signifikan dalam waktu yang relatif singkat.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebagai daerah calon ibu kota yang baru, Jokowi lakukan peninjauan di Kalimantan

2 dari 3 halaman

Jokowi Tinjau 2 Lokasi Ibu Kota Baru, Mana yang Dipilih?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengecek kelaikan Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai ibu kota. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah melakukan peninjauan dua calon lokasi ibu kota baru, yakni yang terletak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Lantas, mana lokasi yang paling tepat untuk dijadikan kantor pemerintahan baru?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga turut serta dalam rombongan mengabarkan, pemerintah telah mengantongi beberapa penilaian. "Semua ada plus minusnya," ungkapnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Untuk di Kalimantan Timur, ia mengatakan, ada beberapa penilaian positif yang didapat, antara lain keberadaan kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda yang jarak tempuhnya tidak jauh dari kawasan laut.

"Kemudian daratannya kondisi topografi perbukitan. Prasarana jalan sudah ada jalan tol, sehingga kesiapan untuk kehidupan perkotaan positif di situ. Tapi di bawahnya ada lahan batu bara, itu harus diselidiki dulu," sambungnya.

Sedangkan di Kalimantan tengah, ia melanjutkan, faktor lingkungan yang masih alami dan belum banyak terjamah menjadi nilai plus tersendiri. Meskipun menyisakan pekerjaan berupa pembangunan infrastruktur yang harus banyak dimulai.

"Di Kalimantan Tengah, di gunung mas, daerahnya remote. Tapi bagus. Hutannya masih asli. Jalan nasionalnya sudah kita bangun, bagus. Tapi dia jauh dari kota, sehingga perlu prasarana dasar yang lebih dari Kalimantan Timur," terangnya.

Berdasarkan hasil peninjauan itu, Menteri Basuki pun menyatakan, pemerintah juga masih harus mempertimbangkan faktor lain seperti aspek sosial budaya masyarakat setempat untuk menentukan lokasi ibu kota baru.

"Sosial budaya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur juga kan mungkin beda. Nah ini harus dikaji dulu oleh Bappenas. Menerima 1,5 juta orang baru kan enggak gampang. Itu harus dipelajari," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Pemindahan Ibu Kota Masuk RPJMN 2020-2024

20160608-Wajah Kepadatan Penduduk Ibu Kota yang Carut Marut-Jakarta — Deretan rumah yang berdempetan dengan padat terlihat dari kawasan Jembatan Besi, Jakarta, 5 Juni 2016. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi memicu berbagai permasalahan, dari tata ruang, kemiskinan hingga kriminalitas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan ibu kota masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dengan masuknya pemindahan ibu kota dalam RPJMN, pembangunan ibu kota baru akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

"Yang pasti ibu kota baru ini sudah masuk RPJMN 2020-2045, pelaksanaannya kapan akan disesuaikan dengan RKP," terangnya di Jakarta, pada Kamis 9 Mei 2019.

Rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta telah direncanakan sejak lama oleh pemerintah. Adapun rencana pemindahan ibu kota ini baru bisa dilakukan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.

"Nanti ketika sudah jelas kapan pelaksanaannya, akan kita lakukan penyesuaian untuk masuk RKP pada tahun bersangkutan tapi sudah masuk RPJMN 5 tahun kedepan," ucapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Bappenas mengungkapkan estimasi biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan ibu kota negara yakni Rp 466 triliun.