Sukses

Jokowi Gagas Pembentukan Kementerian Baru, Bagaimana Kabarnya?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu sempat menggagas pembentukan dua institusi pemerintahan baru yang khusus mengurus soal investasi dan ekspor. Ide ini diusulkan untuk menggenjot laju ekspor dan investasi yang selama ini dinilai masih belum optimal.

Lantas, bagaimana kabar terkini pembentukan dua instansi yang diisukan bakal menjadi kementerian tersendiri?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji inisiasi tersebut.

"Intinya diminta dikaji mengenai efektivitas apabila ekspor dan investasi itu diberikan unit tersendiri. Jadi bukan merupakan bagian dari yang ada," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Adapun usulan ini sebelumnya dilontarkan Jokowi lantaran dirinya ingin agar sesuatu yang berhubungan dengan global market seperti investasi dan ekspor bisa ditangani oleh suatu institusi terpisah yang solid.

Namun begitu, Bambang belum mau memastikan apakah bentuknya akan menjadi satu kementerian khusus atau bukan. "Pokoknya itu masih dikaji bentuk terbaiknya," sambungnya.

Begitu pula saat ditanyai terkait sumber daya manusia (SDM) hingga tenaga ahli yang bakal memotorinya sampai waktu pembentukannya. Mantan Menteri Keuangan ini menjawab, pemerintah masih harus mengkajinya secara lebih detail.

"Pokoknya yang paling penting kita lihat dulu bentuk institusi yang optimal dari SDM yang ada. Nanti dilihat lah," pungkas dia.

2 dari 3 halaman

Jokowi Kaji Bentuk Menteri Khusus Investasi dan Ekspor

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus investasi dan ekspor. Hal ini karena saat ini laju investasi dan ekspor belum terlalu cepat.

Gagasan ini diungkapkan Jokowi di hadapan ratusan investor dalam acara Peresmian Pembukaan Rakornas Investasi 2019 yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di ICE BSD, Tangerang Selatan. 

"Saya sudah sampaikan di rapat kabinet minggu lalu, apakah perlu situasinya seperti ini perlu Menteri Investasi dan Menteri Ekspor khusus. Wong negara lain juga sama. Menteri khusus investasi dan menteri khusus ekspor. Dua menteri," ungkap Jokowi, Selasa (12/3/2019).

Persoalan investasi, ditegaskan Jokowi saat ini belum tumbuh sesuai harapan. Meski dirinya terus mendorong percepatan perizinan dan memangkas proses birokrasi, namun masih sering mendapat keluhan dari para investor.

Tidak hanya itu, Jokowi mengakui sebenarnya banyak investor yang datang ke Indonesia untuk menamkan modal. Kenyataannya, yang terealisasi tidak lebih dari 10 persen. Hasil kesimpulan, sampai saat ini masih ada persoalan yang terjadi di lapangan.

"Saya paling greget, kita tahu kesalahan kita, kita mengerti solusinya, kita mengerti jalan keluarnya tapi kita tidak bisa tuntaskan. Saya akan lihat alur mana yang masih tidak benar di titik tertentu. Dan saya akan temukan itu, tunggu saja," tegas dia.

Padahal, saat ini kondisi ekonomi Indonesia cukup stabil. Bahkan dari data BKPM, Indonesia menjadi tujuan favorit ke-4 di dunia bagi para CEO perusahaan multinasional.

Modal lain, lembaga pemeringkat internasional seperti S&P, Moody's dan Fitch menempatkan Indonesia sebagai negara layak investasi. "Kalau modal ini tidak kita manfaatkan, percuma," tegas Jokowi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Saran Ulama Terkait Waktu Pertemuan Jokowi dan Prabowo
Artikel Selanjutnya
Jokowi Bertemu Ketum PAN di Istana, Nasdem: Silaturahmi Harus Dijaga