Menteri Susi Baca Puisi 'Kau Bohong', Siapa yang Dimaksud?

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali memperjuangkan penurunan atau bahkan pembebasan tarif bea masuk produk perikananIndonesia ke Jepang. Keinginan ini dia sampaikan dalam pertemuan Indonesia Japan Business and Invesment Forum, di Jakarta.

Susi mengatakan, selama ini produk perikanan Indonesia masih dikenakan tarif bea masuk rata-rata sebesar tujuh persen oleh Pemerintah Jepang. Sedangkan fasilitas tarif bea masuk pada produk perikanan yang diberikan Jepang kepada Thailand dan Vietnam berbeda, bahkan hingga nol persen.

"Tolong approve pembebasan tarif impor perikanan kita. Ini bukan untuk pelaku bisnis Indonesia saja, tapi juga perusahaan Jepang. Harapannya dari tujuh persen bisa menjadi nol persen," kata Menteri Susi di Kantornya, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019.

Menteri Susi mengatakan, bila dibandingkan kedua negara seperti Thailand dan Vietnam jelas sektor perikanan Indonesia lebih unggul.

Ini mengingat, perairan Indonesia cukup luas dibandingkan kedua negara tersebut. Dengan demikian, produksi ikan hasil tangkapan yang di ekspor juga lebih unggul. "Saya yakin kami punya tuna lebih banyak daripada yang lain," imbuhnya.

Terkait permintaan pembebasan tarif ini, Menteri Susi menekankan tidak akan ada upaya barter berupa kebijakan-kebijakan kemudahan lain untuk Jepang. Ini dikatakan semata-mata, untuk proses pengembangan iklim investasi dibidang perikanan antara Indonesia dan Jepang.

"Kita minta tarif nol tanpa syarat. Tidak mau barter tarif itu dengan kebijakan. Saya tidak ingin membarter pembebasan tarif dengan kebijakan sustainabitlity yang tengah kita lakukan. Intinya kita mau ngembangin lebih banyak potensi bisnis Indonesia dan Jepang," jelasnya.