Sukses

Bakal Hapus Trase Jalan di Nduga, Kementerian PUPR Ubah Rute Trans Papua

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka kemungkinan untuk menghilangkan trase Jalan Trans Papua yang melewati Kabupaten Nduga, Papua.

Maraknya tindak kekerasan di kawasan tersebut jadi alasan dialihkannya pengerjaan proyek Jalan Trans Papua.

"(Pengerjaan) Trans Papua lanjut, tetapi kayanya bukan di situ lagi (trasenya diubah), karena risiko keamanan lebih tinggi," ungkap Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto, Jumat (1/2/2019).

Sugiyartanto mengatakan, pengerjaan trase Jalan Trans Papua yang melintasi Nduga kemungkinan bakal dipindahkan ke rute lain.

Seperti melalui Kabupaten Boven Digoel sembari meningkatkan sektor pariwisata di kawasan tersebut.

"Kemungkinan akan diubah ke ruas lain. Mungkin bisa juga Jayapura-Wamena untuk menuntaskan itu, bisa juga ke (Boven) Digoel yang bisa menunjang sektor pariwisata. Jalanan di sana terawat terus selama sekian tahun," ujar dia.

"Dari sisi logistik, trase itu sebenarnya menunjang program BBM satu harga (waktu tempuh lebih singkat). Tapi keamanannya tinggi. Harga sebuah nyawa enggak bisa dihitung, enggak ada yang bisa menjamin itu. Siang teman malam kita enggak tahu. Ini susah. Mendingan jangan ambil risiko itu," ia menambahkan.

Seperti diketahui, pada akhir 2018 lalu telah terjadi kasus pembunuhan terhadap sejumlah pekerja PT Istaka Karya (Persero) pada proyek Jembatan Kali Yigi Aurak di Kabupaten Nduga, Papua. Lokasi tersebut merupakan bagian dari Segmen V Proyek Jalan Trans Papua ruas Wamena-Mamugu sepanjang 278 km.

Di ruas tersebut, pemerintah turut menggandeng dua badan usaha yakni PT Istaka Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero) dalam membangun 35 jembatan. Istaka Karya ditugaskan untuk bangun 14 jembatan, sementara Brantas Abipraya sebanyak 21 jembatan.

Rencana pergantian trase itu, Sugiyartanto melanjutkan, akan berbicara kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

"Makanya saya perlu penyesuaian dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk saya usulkan revisi ruas selain kemarin ada yang kejadian kecelakaan," ujar dia.

 

2 dari 2 halaman

Kementerian PUPR Rampungkan Ruas Jalan Jayapura-Wamena

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Kementerian PUPR) terus membangun jalan Trans Papua untuk meningkatkan konektivitas, membuka daerah terisolir hingga mengurangi tingkat kemahalan harga barang-barang terutama di wilayah pegunungan.

Salah satu yang ditangani adalah ruas jalan Jayapura-Wamena sepanjang 575 km. Ruas itu sudah tembus seluruhnya, dengan kondisi 345 km berupa aspal dan 230 km masih berbentuk jalan tanah dan kerikil yang secara bertahap akan ditingkatkan kualitasnya. 

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengemukakan, masyarakat sekitar kini sudah mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan Papua. 

"Pembangunan Jalan Trans Papua terus dilanjutkan dan ditargetkan tahun 2019 bisa tersambung seluruhnya. Pembangunan jalan tersebut tidak semata menghubungkan Provinsi Papua dengan Papua Barat, melainkan membuka daerah yang terisolasi dan dengan demikian bisa menurunkan angka kemahalan," papar dia dalam keterangan resmi, Selasa 15 Januari 2019.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Osman Harianto Marbun mengatakan, terbukanya Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena mampu meningkatkan konektivitas menuju delapan kabupaten di wilayah Pengunungan Papua.

Wilayah tersebut antara lain Yalimo, Jayawijaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak (Sinak-Ilaga), Lanny Jaya, Memberamo Tengah, dan Nduga. 

Menurut Osman, kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap akses jalan darat untuk mengirim logistik ke kabupaten di Pegunungan Tengah akan memangkas ongkos kirim yang dikeluarkan. 

Sebab, lanjutnya, selama ini biaya pengiriman dari Jayapura ke Wamena rata-rata sebesar Rp 13 ribu per kg dengan menggunakan pesawat, sementara biaya angkut lewat jalur darat berkisar Rp 7 ribu per kg.

Adapun kondisi jalan tanah dan kerikil terbilang mudah rusak saat dilewati kendaraan dengan beban berlebih yang mengangkut barang-barang kebutuhan pokok, terlebih pada musim hujan. 

"Perbaikan sudah kami lakukan sejak tanggal awal Januari 2019 yang lalu, terutama di beberapa lokasi yakni pada KM 276, KM 306, KM 310,dan KM 386. Untuk mempercepat pekerjaan, kami akan menambah peralatan," ujar Osman. 

Untuk menjaga kesinambungan antara proses pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang ingin melewati ruas jalan tersebut, Kementerian PUPR sebelumnya telah berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah melalui Pemda Kabupaten Yalimo dan Kepolisian setempat untuk menutup ruas jalan tersebut.  

Namun, lantaran warga sekitar antusias untuk melintasi jalan, Osman menyatakan, hanya diberlakukan pembatasan izin melintasi ruas jalan yang dibuka sepekan sekali, yakni pada Minggu. 

 

 Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Loading
Artikel Selanjutnya
Ini Alasan Pemprov Papua Kirim Bantuan 200 Ton Beras ke Papua Nugini
Artikel Selanjutnya
PLN Operasikan PLTMG Jayapura untuk Menunjang PON XX 2020