Sukses

Sindiran Keras Menko Luhut ke Prabowo: Neneknya Menteri Utang

Saat ini utang menjadi topik yang sangat seksi dan banyak diperbincangkan publik.

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto sebelumnya sempat menyinggung soal menteri pencetak utang. Pernyataan ini membuat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara di DBS Insights Conference di Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Luhut mengatakan apa yang dikatakan oleh Prabowo tidak seharusnya diucapkan, karena menurutnya utang yang dimiliki oleh Indonesia untuk meningkatkan prasarana yang ada di Indonesia. Seperti misalnya pembangungan kawasan ekonomi terpadu yang ada di kawasan Bekasi, Karawang, Purwakarta (BEKAPUR).

“Saat ini kita akan segera finalisasikan kawasan BEKAPUR, karena 60 persen kawasan industri kita berada di sana dan akan dijadikan kawasan ekonomi terpadu. Di situ akan kita buat dan sekarang sedang di finalisasi dan negosiasi oleh Hyundai mobil listrik," jelasnya.

"Karena nanti Patimban juga akan menjadi tempat pelabuhan, jadi semua mobil besar (truk) tidak akan melewati priok lagi. Dan ini akan mengurangin trafic truk yang ada di Jakara,” sambungnya.

Luhut pun menambahkan bahwa saat ini, ia telah membuat perjanjian dengan Australia dan akan mendistribusikan mobil listrik ke Marowali dan itu akan memakan biaya USD 4 miliar. Hal ini lah yang menjadikan alasan mengapa Indonesia membutuhkan untuk berhutang.

“ Saya tidak akan mengkhianati anak buah dan komandan saya yang telah gugur di daerah operasi, dan saya telah berjanji pada diri saya bahwa di hari tua ini, dan karena saya juga sebagai salah satu pengambil keputusan, saya akan membangun Indonesia dan tidak menjadikan Indonesia sebagai benteng kredit, jadi orang yang bilang menterinya utang maka neneknya menteri utang,” tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani: Utang Itu Bukan Sesuatu yang Najis

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menghadiri acara rapat kerja nasional Kementerian Agama (Kemenag) RI di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (23/1). Dalam sambutannya, dia meminta bantuan Kemenag agar dapat ikut mengedukasi masyarakat terkait utang negara yang banyak disalahartikan oleh masyarakat.

Dia menyebutkan, saat ini utang menjadi topik yang sangat seksi dan banyak diperbincangkan publik. Terlebih saat ini merupakan tahun politik di mana isu tersebut digoreng banyak pihak.

"Saya memohon bantuan. Pertama saya mohon kemenag ikut membantu saya menjelaskan mengenai masalah utang. Susah ya. Kenapa? Enggak bisa bu, nanti bisa juga," kata Menkeu Sri Mulyani di hadapan Menteri Agama RI Lukman Hakim dan seluruh peserta rakernas. 

Dia menanyakan di antara peserta rakernas yang hadir berapa jumlah dosen IAIN. Hadirin serempak menjawab dan bersuara.

"Berapa di sini yang merupakan dosen IAIN? atau pengurus? Berapa banyak kampusnya yang dibangun oleh uang negara? Berapa banyak yang kampusnya dibangun dengan surat berharga syariah negara?," ujarnya.

Semua serentak kompak menjawab "Semua".

Kemudian Menkeu menyatakan seharusnya para pengajar tersebut ikut mengedukasi terkait utang negara. Sebab kampus tersebut didanai oleh instrumen utang.

"Ya itu mestinya bapak bicara dong (mengenai utang). Itu adalah instrumen utang. Utang itu bukan sesuatu yang najis," ujarnya.

Dia mengungkapkan bahkan pengelolaan utang diatur dalam kitab suci umat islam yaitu Al-Quran. Tepatnya ada di surat Al-Baqarah. Dia mengaku mengacu pada ayat tersebut dalam mengelola utang negara.

"Harusnya kamu di dalam mengelola utang harusnya teliti gitukan kalau kita lihat isinya. Catatlah utang secara teliti dan hati-hati. Ya saya mengikuti itulah. Kalau saya enggak mengikuti itu enggak mungkin saya menjadi Menteri Keuangan terbaik di dunia," ujarnya disambut tawa para peserta rakernas.

Dia menegaskan pihaknya mengelola APBN secara hati-hati dan bertanggungjawab. "Itu bukan karena saya makhluk bergama tapi juga prinsip profesionalisme kita mengelola keuangan negara," tutupnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.