Sukses

Jokowi: Kerugian Akibat Macet di Jabodetabek Capai Rp 65 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan yang terjadi di Jabodetabek mencapai Rp 65 triliun per tahun.

"Saya hanya membayangkan, hitungan Bappenas yang saya terima. Setiap tahun kita ini kehilangan kurang lebih Rp 65 triliun karena kemacetan pertahun di Jabodetabek," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla seperti dikutip dari Antara, Selasa (8/1/2019).

Angka kerugian itu, kata Presiden, jika dialokasikan sebagai modal pembangunan maka dapat digunakan untuk membangun moda transportasi alternatif di Jabodetabek.

Terlebih jika kerugikan tersebut terakumulasi dalam waktu setidaknya lima tahun. "Ini kalau kita jadikan barang, sudah jadi LRT, MRT. Dalam waktu lima tahun sudah jadi barang," katanya.

Ia menekankan bahwa hal itu ke depan tidak bisa terus dibiarkan. "Tidak mungkin hal seperti ini kita teruskan. Kita harus berani memulai, merancang agar semuanya itu bisa segera selesai sehingga yang Rp65 triliun bisa jadi barang. Bukan jadi asap yang memenuhi kota," katanya.

Hadir dalam rapat tersebut para pejabat terkait meliputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menaker Hanif Dzakiri.

Selain itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Kepala BPS Suhariyanto, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

2 dari 3 halaman

Produktivitas Turun Akibat Macet di Cikampek, Pengusaha Ritel Merugi

Pengusaha ritel berharap masalah kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek bisa segera diatasi. Kemacetan tersebut dinilai telah mengganggu arus distribusi barang dari Jakarta ke wilayah lain di Pulau Jawa maupun sebaliknya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan, secara ekonomi, kemacetan tersebut membuat distribusi barang terhambat. Akibatnya, pengusaha harus mengeluarkan biaya lebih karena terjadi pemborosan baik dari sisi ongkos kirim maupun produktivitas.

"Kalau secara ekonomi, ada pemborosan bensin, pemborosan waktu untuk produktivitas dari pabrik-pabrik sekitar situ, mang masyarakatnya juga harus terkena macet untuk datang ke tempat kerja," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (9/12/2018). 

Menurut dia, selama ini para pengusaha ritel antar kota sering mengeluh soal kemacetan ini. Sebab, jika banyak waktu distribusi yang terpotong akibat kemacetan tersebut.

"Keluhan terutama pedagang antar kota, yang harus 2-3 jam menunggu di kemacetan itu. Jadi produktivitas menurun, yang seharusnya sehari 8-10 jam, terpotong 3 jam. Jadi kemampuan mereka untuk mendistribusikan atau menjual barang tentu berkurang dengan adanya kemacetan itu. Pabrik atau supliernya di Jakarta yang mengantarkan produknya ke daerah-daerah lewat darat, itu pasti terkena dampak," jelas dia.

Oleh sebab itu, Roy berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu proyek Tol Jakarta-Cikampek II (elevated) bisa selesai lebih cepat dari target untuk mengurangi kemacetan.

‎"Kemacetan harus segera ditanggulagi dan pekerjaan (proyek) harus segera diselesaikan, karena mengganggu distribusi barang, tidak cepat atau segera sampai di tujuan daerah atau toko-toko di seputaran itu. Kami harapkan itu segera selesai dan tentunya kelancaran akan menjadi penunjang roda ekonomi," tandas dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Jokowi Menimbang Pengganti Imam Nahrawi sebagai Menpora
Artikel Selanjutnya
Buya Syafii Minta Jokowi Pilih Menteri yang Setia dan Tak Bikin Kacau