Sukses

Live Report:PENGUMUMAN KABINET JOKOWI JILID II

Pegawai Kena OTT, Menteri PUPR Serahkan Proses Hukum kepada KPK

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sejumlah proyek yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( Kementerian PUPR) beserta pihak swasta pada Jumat, 28 Desember 2018.

Menanggapi hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan, instansi yang dibawahinya memiliki ribuan PPK yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

"Jumlah Satker (Satuan Kerja) di Kementerian PUPR itu ada 165 satuan kerja. Total pegawai PUPR ini sekitar 22 ribu. Satker itu 1165 dan pejabat pembuat komitmen yang ada 1904 PPK yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar dia di Jakarta pada Jumat malam (28/12/2018).

Lebih lanjut, ia mengatakan, PPK bukan merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pelelangan. "Yang melakukan pelelangan itu ada di bawah Pokja (kelompok kerja), ada 888 kelompok kerja yang melakukan pelelangan. Pokja ini terdiri dari 2843 orang," sambungnya.

Adapun dia menduga, tindak curang yang dibidik KPK kemungkinan terjadi pada oknum-oknum yang berpartisipasi dalam sistem pelelangan tersebut.

"Tadi saya bilang bahwa pengadaan sistem barang dan jasa pasti ada kompetisi antar penyedia jasa. Pasti yang ikut lelang ingin menang. Bukan menuduh, tapi ini logika. Mungkin ada di situ," ucap dia.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Basuki menyampaikan, KPK menangkap basah bawahannya di kantor Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya yang berada di kawasan Pejompongan, Jakarta.

"Kementerian PUPR akan cari informasi detail terkait kasus ini. Kantor yang digeledah kantor proyek di Pejompongan," tegas dia.

"Saya yakin KPK bekerja dengan SOP, dan terbukti di pelaksanaan. Saya serahkan sepenuhnya pada KPK. Ini sudah masuk ranah hukum," pungkasnya.

 

2 dari 2 halaman

KPK Amankan Uang Dolar Singapura

Sebelumnya, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tim penindakan mengamankan uang dalam bentuk Dollar Singapura.

"BB (barang bukti) dolar Singapura, saya belum hitung," ujar penegak hukum di KPK saat dikonfirmasi, Jumat (28/12/2018).

Dia mengatakan, penangkapan kali ini diduga berkaitan dengan suap proyek sistem penjernihan air minum (SPAM) di Ditjen Cipta Karya tahun anggaran 2018.

Sebanyak empat orang yang diamankan dalam penindakan kali ini.

"Dua org pegawai Ditjen Cipta Karya sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan dua pihak swasta," kata dia.

Para pihak yang terjaring dalam tim penindakan ini sudah berada di dalam gedung KPK tengah menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Loading
Artikel Selanjutnya
KPK Cecar Adik BW Soal Proses Pengadaan QCC di Pelindo II
Artikel Selanjutnya
100 Rumah Subsidi Dibangun buat Tukang Cukur di Garut