Sukses

Menteri Rini Angkat Bicara soal Proyek Hunian TOD yang Mandek

Menteri BUMN Rini Soemarno meminta maaf soal izin mendirikan bangunan (IMB) proyek hunian berkonsep transit oriented development (TOD) yang lama.

Liputan6.com, Jakarta - Inisiatif antar perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membangun hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOD) secara bersinergi telah dilakukan sejak 2017. 

Yakni dengan membangun rusun di pinggir stasiun seperti Stasiun Juanda, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Tanjung Barat, Stasiun Pondok Cina dan Stasiun Tanah Abang. Namun, hingga saat ini, perkembangan pembangunan ketiga rusun tersebut belum jelas.

Menanggapi hal ini, Menteri BUMN Rini Soemarno angkat suara, seraya meminta maaf perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ketiga proyek tersebut yang belum rampung.

"Memang ada permasalahan. Mohon maaf, di perizinannya sedikit lama," ungkap dia kepada awak media di Stasiun Rawa Buntu, Tangerang Selatan, Senin (10/12/2018).

Untuk kelanjutan proyek di Stasiun Juanda dan Stasiun Senen, ia melanjutkan, jajaran petinggi di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta disebutkannya bakal segera mendiskusikan kelanjutan mendirikan proyek.

"Di Stasiun Juanda dan Senen kita juga masih menunggu izin dari DKI. Gubernur DKI sudah bersedia untuk duduk bersama dalam mempercepat izin-izin," sambungnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Korporasi dan Pengembangan Bisnis Perumnas Galih Prahananto mengatakan, Perumnas sedang dalam upaya untuk meraih IMB dalam dua proyek TOD yang digalakan di Stasiun Tanjung Barat dan Stasiun Pondok Cina, Depok.

"Perumnas telah diperintahkan untuk membangun hunian terintegrasi di Tanjung Barat. Diharapkan seluruh IMB bisa diperoleh Januari 2019. Sedangkan untuk di Pondok Cina, IMB telah diperoleh Agustus (2018) kemarin dengan target selesai 2020," tutur dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pembangunan TOD di Jalur LRT Terkendala Masalah Pembebasan Lahan

Sebelumnya, Direktur Keuangan PT Adhi Karya (Perso) Tbk (ADHI) Entus Asnawi mengungkapkan pegerjaan proyek untuk Transit Oriented Development (TOD) di sepanjang jalur kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek masih terkendala. Salah satu masalah yang menghadang adalah sulitnya pembebasan lahan.

"Memang untuk TOD yang di Bekasi Timur ini masih tertunda karena pembebasan tanahnya belum selesai," kata Entus saat ditemui di Jakarta, Kamis 29 November 2018.

Entus menyebut sembari menunggu masalahan pembebasan lahan di area Bekasi Timur, Adhi Karya akan membuat alternatif lain yakni melakukan pembangunan TOD di Cibubur. "Sedang diusulkan, sedang dibuat juga desainnya kalau Cibubur ini kepemilikannya ada tanahnya Adhi," kata dia.

Nantinya memang untuk TOD sendiri selain dibangun di Bekasi Timur, akan dibangun di dua lokasi berbeda yakni untuk di Bogor dan Cibubur.

"Jadi supaya layanan Cawang-Cibubur jalan hanya ada dua long span selebihnya sudah selesai. Nah kalau nanti di situ bisa diterima untuk development nanti kami bisa operasikan," katanya.

Sebagai informasi, sampai dengan 16 November 2018 progres pelaksanaan pembangunan prasarana LRT wilayah Jabodebek Fase I telah mencapai 49,1 persen. Di mana rincian untuk progres pada setiap lintas pelayanannya adalah Cawang-Cibubur sebesar 71 ,3 persen. Cawang Kuningan Dukuh Atas mencapai 37,2 persen dan Cawang Bekasi Timur mencapai 41,8 persen.

Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan prasarana LRT wilayah Jabodebek Fase l direncanakan selesai pada 2019. Adapun sejak September 2015 proyek ini menelan nilai pekerjaan sebesar Rp 22,8 triliun.

 

 Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.