Sukses

Menkeu Minta Para Menteri Belajar Alternatif Pembiayaan di Pertemuan IMF-World Bank

Liputan6.com, Nusa Dua - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, meminta kepada para menteri untuk bisa memanfaatkan pertemuan tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali.

Pemanfaatan itu terutama mengenai potensial alternatif pembiayaan proyek yang selama ini dibiayai APBN. Pemerintah di bawah pimpinan Presiden RI Joko Widodo memang mendorong peningkatan sektor swasta dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Dengan begitu, misi pemerintah untuk mengatasi ketertinggalan infrastruktur dari negara tetangga bisa cepat tercapai.

"Opsi alternatif pembiayaan apakah itu KPBU atau Public Privat Partnership (PPP) itu sudah banyak digunakan berbagai negara. Jadi saya harap semua bisa belajar di IMF/World Bank Meeting kali ini," kata Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018).

Sri Mulyani menuturkan, dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang stabil banyak proyek infrastruktur dalam negeri yang sebenarnya sangat potensial untuk keterlibatan swasta. Proyek ini mulai dari proyek kereta api, bendungan, jalan tol hingga proyek penyediaan air bersih.

"Ini soal leadership, kalau Menterinya mau, pasti bisa diimplementasikan cepat. Karena ada yang maunya APBN minded dan ada juga yang alon-alon waton kelakon," tegas dia.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),Basuki Hadimuldjono, mengaku didorongnya keterlibatan swasta ini mampu membantunya dalam percepatan proyek infrastruktur.

Dia menyebutkan salah satunya proyek jalan tol. Jika mengandalkan APBN, pihaknya tidak akan mampu membangun jalan tol dengan cepat, mengingat proyek ini membutuhkan investasi yang cukup besar.

"Kita itu diberi anggaran oleh Bu Menkeu ini per tahun rata-rata Rp 105 triliun. Namun begitu nyatanya kita mampu bangun jalan tol sampai sekarang yang nilainya Rp 360 triliun. Jadi berbagai model pembiayaan ini sangat membantu kami," ujar dia. (Yas)

 

 

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

 

 

2 dari 2 halaman

Pemerintah Wajibkan Swasta Bangun Infrastruktur di Daerah Tertinggal

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu pembicara dalam diskusi terbatas BLU BAKTI (Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi) dengan tema Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi dalam Mendorong Digitalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Indonesia Tertinggal, Terpencil, Terdepan dan Perbatasan. Diskusi ini digelar secara tertutup dan dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Ditemui usai acara, Sri Mulyani mengatakan, diskusi ini lebih menekankan pada pembangunan akses di wilayah Indonesia Tertinggal, Terpencil, Terdepan dan Perbatasan. Selama ini pembangunan akses di wilayah tersebut masih sangat sulit untuk digarap oleh sektor swasta.

"Di dalam ya mengenai BLU BAKTI yang dibuat dari sisi strategi telekomunikasi dan informasi. Bahwa, daerah terpelosok di Indonesia yang terpencil itu mereka tidak memiliki akses yang bisa dibangun oleh private sector," ujar Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 3 September 2018.

Untuk itu, kata Sri Mulyani, pemerintah tengah menyiapkan BLU BAKTI untuk dapat membiayai pembangunan akses tersebut. Nantinya akan dikumpulkan iuran dari perusahaan telekomunikasi swasta untuk pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

"Dibutuhkan intervensi pemerintah melalui apa yang disebut BLU BAKTI ini yang mengumpulkan pendapatan dari iuran dari perusahaan swasta telekomunikasi yang kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur bersama. Kita harap mereka bisa memecahkan masalah aksesibilitas," ujar dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini: