Ekspedisi Papua Terang Mendata 755 Desa Masih Gelap Gulita

Liputan6.com, Jakarta Ekspedisi Papua Terang berhasil mendata 755 desa belum terlistriki. Lokasi desa tersebut tersebar di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Ekspedisi ini dilakukan mahasiswa serta relawan dari Pegawai PT PLN (Persero)

General Manager PLN WP2B Ari Dartomo mengatakan, desa yang telah disurvei secepatnya akan dilistriki oleh PLN. Ini sesuai dengan harapan masyarakat desa yang terus menanti kepastian pasokan listrik.‎

Hingga saat ini, tim ekspedisi sedang melakukan verifikasi data. Verifikasi dilakukan PLN WP2B guna mendapatkan data yang akurat.

“Terima kasih kepada teman semua yang kurang lebih 2 bulan ini telah membantu PLN dan pemerintah pusat dalam melakukan survey desa yang ada di Papua dan Papua Barat. Semoga apa yang dilakukan teman-teman semua dapat terjawab secepatnya dengan terlistrikinya desa-desa di Tanah Papua ini yang belum berlistrik” kata Ari, di Jakarta, Jumat(28/9/2018).

‎Hasil data survey yang diperoleh Tim Ekspedisi nantinya akan diseleksi terlebih dahulu oleh PLN. Kemudian instansi ini akan menerapkan dua cara untuk mengalirkan listrik ke desa, melakukan perluasan jaringan (grit) atau membangun pembangkit baru.

"Sesuai dengan arahan pemerinah pusat, PLN terus berupaya untuk memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ada pada suatu desa guna melistriki desa tersebut," tutur dia.

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang telah bekerjasama dalam pelaksanaan Ekspedisi ini seperti 5 universitas (UI, ITB, UGM, ITS, UNCEN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), TNI AD dan tak lupa kepada kementerian ESDM serta kementerian BUMN.

"Diharapkan hasil dari program Ekspedisi Papua Terang ini dapat membantu PLN dalam mempercepat pembangunan kelistrikan desa di Tanah Papua," tandasnya.

2 dari 2 halaman

Ada Subsidi Penyambungan Listrik di 2019, Begini Penyalurannya

Foto ilustrasi listrik — (Foto: Dokumentasi PLN)

Usulan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan subsidi penyambungan listrik‎ bagi rumah tangga tidak mampu telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 ditetapkan bahwa besaran subsidi penyambungan listrik untuk rumah tangga tidak mampu sebesar Rp 1,2 triliun.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (persero) Amir Rasidin mengungkapkan, penyaluran subsidi penyambungan listrik untuk rumah tangga tidak mampu akan dilakukan oleh PLN. Penyambungan akan diberikan setelah anggaran subsidi tersebut disalurkan dari kas negara kepada PLN.

"Dananya ini nanti masuk dulu ke PLN," kata Amir, di Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Dana subsidi penyambungan baru kemudian akan digunakan untuk membiayai pengerjaan penyambungan listrik termasuk‎ biaya verifikasi sambungan.

"Lalu PLN membayar biaya sambunganya terus dibayarkan juga untuk instalatirnya, dibayarkan untuk konsuilnya," tutur Amir.

Menurut Amir, pengerjaan dan verifikasi penyambungan listrik tidak dikerjakan sendiri oleh PLN tetapi ‎akan dikerjakan oleh instalatir yang sudah ditunjuk.

Sedangkan penentuan masyarakat yang akan mendapat subsidi penyambungan listrik akan menggunakan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Dari total alokasi subsidi penyambungan listrik sebesar Rp 1,2 triliun, bisa membiayai sambungan listrik untuk 2,4 juta rumah tangga. Setiap rumah tangga akan mendapat subsidi penyambungan listrik Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu dan ditambah diskon PLN. Sehingga masyarakat yang mendapat subsidi tidak mengeluarkan biaya.

‎"Pak Menteri sudah sampaikan per rumah tangga sekitar Rp 500 ribu-600 ribu, itu ada diskon dari PLN. Dari Rp 1,2 triliun dari situ kita olah," tandasnya.