Sukses

Jurus Sri Mulyani Dorong Penerimaan Negara Melalui Pariwisata

Sektor pariwisata ini bukan saja menjadi pekerjaan Kementerian Pariwisata tetapi juga seluruh kementerian/lembaga.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam waktu dekat berencana bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk membahas mengenai upaya pengembangan pariwisata Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah akan mendengarkan hambatan dan solusi yang dibutuhkan oleh pengusaha untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor tersebut.

"Saya sudah berjanji bertemu dengan pak Haryadi (Ketua Apindo) untuk diskusi apa yang harus disiapkan. Kemarin sudah sektor properti, sekarang pariwisata, kami akan pahami per sektor. Bahwa pemerintah dari Presiden, Wapres, Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota punya komitmen membangun industri pariwisata," ujarnya di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menggunakan seluruh insentif untuk menjadikan sektor pariwisata ini menjadi menarik. Saat ini pemerintah memiliki dua insentif yang diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi sektor pariwisata.

"Kita akan menggunakan semua insentif, mungkin saya akan melihat bagaimana industri di bidang pariwisata membutuhkan insentif khusus. Tapi kita sudah punya toolsnya seperti tax holiday maupun tax allowance itu harus masuk dalam kategori yang seattle," jelasnya.

Sri Mulyani menjelaskan, sektor pariwisata ini bukan saja menjadi pekerjaan Kementerian Pariwisata tetapi juga seluruh kementerian/lembaga. Bahkan Presiden Jokowi, secara terang-terangan meminta kepada Menteri Keuangan untuk tidak memotong anggaran pengembangan wisata.

"Tentu dalam hal ini dukungan terhadap Kemenpar yang secara nama dan fungsi tugas di bidang pariwisata kita tingkatkan. Ini termasuk anggaran yang bahkan Presiden bilang tolong untuk anggaran di sektor ini tidak dipotong. Jadi itu yang kita lakukan dalam mendukung. Bagaimana membangun 10 destinasi pariwisata baru di Indonesia," jelasnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, sejauh ini ada empat hal yang terus dibenahi pemerintah dalam mendorong industri pariwisata. Pertama akses menuju daerah wisata. Kedua, ketersediaan air bersih. Ketiga kelistrikan dan keempat telekomunikasi.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sektor Pariwisata Bisa Jadi Ujung Tombak Ekonomi RI

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan P. Roeslani, mengatakan sektor pariwisata dapat menjadi ujung tombak ekonomi RI. Itu disebabkan, industri ini berpotensi sebagai penyumbang devisa terbesar bagi negara.

"Saya meyakini pariwisata kita ini dapat menjadi ujung tombak penerimaan devisa kita. Beberapa riset bahkan menyebutkan sektor pariwisata dapat menjadi penyumbang devisa nomor satu di Indonesia," tutur dia di Hotel Raffles, Kamis (27/9/2018).

Rosan menambahkan, pemerintah maupun Kadin sebagai pelaku usaha masih perlu melakukan beberapa koordinasi dan pembenahan untuk mendorong industri pariwisata ini. Kata dia, sebagai negara kepulauan, potensi RI berdampak besar untuk perekonomian. 

"Potensi kita itu luar biasa, kadang-kadang kita sampai lupa bahwa begitu banyak titik yang sebenarnya bisa dikembangkan. Makanya Pak Presiden memutuskan 10 destinasi baru tersebut di luar Bali," ujar dia.

Memiliki hobi menyelam, Rosan pun menegaskan, Raja Ampat jauh lebih indah dibandingkan Maldives. Ia telah berkeliling sekaligus menyaksikan pantai-pantai lain di luar sana.

"Saya penyelam juga, enggak ada apa-apanya itu Maldives dibanding Raja Ampat dan Labuan Bajo. Saya menyaksikan sendiri," ujar dia.

Meski begitu, Rosan berharap pemerintah perlu berbenah dari segi regulasi. Dia menuturkan, selama ini banyak izin yang terbilang menyulitkan, sehingga menurunkan minat turis untuk berinvestasi.

"Kepulauan Seribu ini enggak pernah berkembang karena dari segi perizinan mereka itu sulit. Jadi kebijakan pemerintah kalau bisa jangan jadi kontradiktif dimana tujuanya mendatangkan turis asing. Termasuk pajaknya jangan dinaikkan untuk alat-alat penunjang marina seperti jetski, hingga operator skuba," tutur dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.