Sukses

Perang Dagang AS dan China, RI Bakal Kena Getahnya

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat (AS) dan China tengah bersitegang terkait rencana pengenaan tarif impor baja dan aluminium oleh Presiden Donald Trump. Perang dagang antara dua negara besar ini dinilai akan berdampak buruk bagi ekonomi dunia, termasuk Indonesia. 

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Dia berpendapat, jika China membalas kebijakan bea impor baja AS, maka dapat memicu perang dagang. 

"Kebijakan ini kan masih diperdebatkan, belum ada kepastian. Namun jika terjadi retorika dengan saling membalas tarif, sejarah dunia itu kalau ada perang dagang dampaknya pasti buruk ke ekonomi dunia," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Dia menilai secara tidak langsung jika AS dan China terlibat perang dagang akan merugikan negara-negara di dunia.

Darmin mencontohkan dampak langsung ke Indonesia. Selama ini, Indonesia tengah membangun daya saing industri baja. Selain bisa memenuhi seluruh kebutuhan baja dalam negeri, diharapkan baja Indonesia bisa semakin banyak digunakan negara di dunia.

Jika baja China tak memiliki daya saing di AS, otomatis mereka akan mencari pasar baru, salah satunya Indonesia. Dengan banyaknya baja China yang masuk ke Indonesia, dikhawatirkan memengaruhi daya saing baja Indonesia.

"Kan masih tarik menarik, bagaimana setelah ininya kita belum tahu. Tetapi memang kalau itu berjalan, mau tidak mau bajanya China akan ke mana-mana, termasuk ke Indonesia," pungkas Darmin. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

1 dari 2 halaman

Kemendag: RI Tak Perlu Balas Bea Impor Baja AS

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump akan menerapkan bea masuk sebesar 25 persen untuk baja impor dan 10 persen untuk aluminium. Hal ini ditengarai akan memicu perang dagang dari negara lain yang terusik dengan kebijakan tersebut. 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan mengatakan, pengenaan bea masuk pada baja dan aluminium oleh Trump tidak akan berdampak signifikan terhadap Indonesia. Alasannya, Indonesia bukan pemain besar atau eksportir utama besi baja dan alumunium ke AS.

"Namun demikian, Indonesia perlu terus memantau perkembangan kasus ini, karena apabila nanti diambil keputusan untuk memberlakukan tarif atau kuota secara country-specific, maka itu akan membuka kesempatan bagi produk Indonesia untuk memasuki pasar besi baja dan aluminium AS," tuturnya ketika dihubungi Liputan6.com pada 4 Maret 2018. 

Oke menambahkan, mengimpor baja dari negara ASEAN lain, seperti Vietnam dan Thailand. Lanjutnya, beberapa produk baja Indonesia masih terus mengalami tudingan dumping di AS selama beberapa tahun terakhir, sehingga diperlukan pendalaman lebih lanjut.

Kemendag berpendapat, negara eksportir baja ke AS, seperti China, Korea Selatan, dan Jepang akan secara agresif menyusun strategi melalui diplomasi, jalur hukum, maupun retaliasi. 

Terkait potensi serbuan impor dari besi, baja, dan aluminium dari negara lain yang terkena dampak kebijakan Donald Trump ke Indonesia, Oke mengatakan, belum mengetahuinya secara pasti. Namun dia bilang, kebutuhan besi baja dan aluminium di Indonesia masih besar, karena adanya pembangunan infrastruktur yang sedang masif.

"Harus dilihat dulu, apakah stok besi baja dan aluminium kita sudah cukup. Kalau sudah, (kebijakan tarif impor baja dan alumunium AS) itu akan turut mengganggu," paparnya. 

Ketika ditanya lebih jauh apakah Indonesia harus mengikuti jejak, seperti Kanada yang akan membalas kebijakan AS, Oke menegaskan itu tidak perlu.

"Kalau balas membalas itu namanya perang dagang. Untuk sementara, Indonesia akan pasif dulu sambil melihat perkembangan reaksi dari negara-negara yang sangat terdampak (kebijakan bea impor oleh Donald Trump)," pungkas dia.

Artikel Selanjutnya
Senat AS: Donald Trump Pertimbangkan Kembali Bergabung Kemitraan Trans-Pasifik
Artikel Selanjutnya
Pernyataan Presiden China Sokong Gerak Wall Street