Pemerintah Siapkan Rp 18 Triliun untuk Program Padat Karya Tunai

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Buka Peluncuran Buku Foto Budaya Batak — Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo memberi sambutan pada Peluncuran Buku Danau Toba dan Mangongkal Holi di Jakarta, Kamis (24/8). Peluncuran diwarnai pameran foto budaya Batak. (LIputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, pemerintah akan mengawal secara ketat alokasi anggaran untuk Program Padat Karya Tunai (cash for work), yang merupakan bagian dari Program Dana Desa.‎

Menurut dia, pemerintah telah sepakat untuk mengalokasikan 30 persen anggaran Dana Desa untuk program cash for work. Jika pada tahun ini pemerintah menyiapkan Dana Desa sebesar Rp 60 triliun, itu artinya ada Rp 18 triliun yang dialokasikan untuk program tersebut.

"Pada tahap awalnya, program tersebut akan berfokus pada 100 desa terlebih dahulu," ujar dia di Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Selain itu, lanjut Eko, Dana Desa yang digelontorkan pemerintah juga akan disebar ke 1.000 desa di 100 kabupaten melalui tiga tahap. Dari dana itu, diharapkan mampu membiayai pembangunan desa, termasuk untuk kegiatan Padat Karya Tunai.‎

"Jadi ada afirmasi untuk desa yang tertinggal dan penduduknya, itu bisa mendapatkan Rp 3,5 miliar untuk dananya," kata dia.

Eko juga mengungkapkan, seluruh kementerian dan lembaga terkait juga telah mendapatkan pengarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pemanfaatan Dana Desa. Presiden menginginkan agar dana desa mampu menggerakkan perekonomian desa.

"Kita lakukan sosialisasi masih melalui perangkat desanya di beberapa kabupaten ini, kita lakukan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi di setiap provinsi kabupaten. Sosialisasi cukup efektif selama tiga tahun ini," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Dorong Lapangan Kerja

Kunjungan Kerja ke Palembang, Jokowi Bagikan 1.700 KIP dan 994 PKH — Presiden Jokowi menyampaikan keterangan dalam penyerahan KIP dan PKH di SMA Negeri 1 Palembang, Sumatra Selatan (22/1). Dalam kunjungan kerjanya tersebut Presiden Jokowi menyerahkan langsung kepada 1.700 penerima KIP. (Liputan6.com/Pool/Biro Setpres)

Pemerintah telah memulai Program Padat Karya Tunai pada tahun ini. Pada program ini, pemerintah melibatkan masyarakat untuk turut membangun infrastruktur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, program ini dijalankan mengingat masih banyak masyarakat yang menganggur.

"Tahun ini Padat Karya Tunai, Padat Karya Cash. Untuk apa, kita melihat pengangguran masih banyak di desa maupun kota," kata Jokowi, pada Jumat 19 Januari 2018.

Jokowi mengatakan, program itu efektif dalam mendorong lapangan pekerjaan. Di sisi lain, infrastruktur di wilayah juga terbangun.

Dia bilang, pada program ini, ratusan pekerjaan bisa tercipta di tiap desa. "Kemarin saya lihat di lapangan Padat Karya Tunai baik Jawa Barat, Jawa Tengah satu desa kerja 160-170 orang," ungkap dia.

Jokowi ingin supaya para pekerja digaji harian. Namun, masyarakat sendiri lebih senang dibayar bulanan.

"Tapi minta saya dibayar harian. Tapi ternyata budaya kita dibayar mingguan. Sudah enggak apa-apa, yang paling penting dibayar. Jangan tidak dibayar gitu aja," tandas dia.