Gubernur Papua: Kami Minta Saham Freeport Gratis

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Papua ‎ingin memiliki saham PT Freeport Indonesia tanpa mengeluarkan uang. Sekitar 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia yang ditawarkan ke pemerintah Indonesia senilai US$ 1,7 miliar.

Gubernur Papua Lukas Enembe menuturkan alasan Provinsi Papua ingin memiliki saham PT Freeport Indonesia tanpa membayar, karena produksi tembaga perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut berasal kekayaan alam Papua.

"Kami justru minta gratis. Tidak usah bayar-bayar karena dia sudah mengambil kekayaan," kata Lukas, di Kantor KPK, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Lukas menuturkan, keinginan untuk memiliki saham PT Freeport Indonesia sedang didiskusikan dengan pihak terkait, termasuk besaran porsi saham yang ingin dimiliki Pemerintah Papua.

"Ya, sedang didiskusikan (keinginan miliki saham dan besaran porsi sahamnya)," tutur Lukas.

Sejumlah Pemerintah Daerah wilayah Papua meminta saham milik PT Freeport Indonesia. Pemberian saham tersebut dijadikan syarat jika kegiatan operasi ingin diperpanjangkan.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengungkapkan, ‎dari berbagai permintaan rakyat Papua, salah satunya adalah saham‎. Selain pembangunan infrastruktur dan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Papua.

"Kami punya beberapa catatan harus dipenuhi pemerintah RI dan Freeport Indonesia. Gubernur punya 11 keinginan tapi Freeport Indonesia biasa saja. Pertama saham harus dimiliki Papua, smelter dibangun di Papua sana, bukan Surabaya, memang tambang ada disana," ujar Eltinus, beberapa waktu lalu.

Bupati Intan Jaya Natalis Tambuni melanjutkan, pemberian saham ke Pemerintah Papua merupakan syarat mutlak sebelum masa operasi Freeport Indonesia diperpanjang. "Pembagian saham mutlak sebelum perpanjang," tegas Natalis.

Natalis menegaskan, saham Freeport yang dimiliki Papua bukan untuk pejabat, tetapi sebagai sumber dana pembangunan wilayah Papua yang saat ini masih tertinggal ketimbang wilayah lain. Lantaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan tidak cukup.

"Saham bukan untuk pejabat tapi membangun daerah ekonomi sulit infrastruktur penuh keterbatasan. Pembagian saham itu tidak untuk kepentingan pejabat, DAU. Tidak cukup, apalagi yang diharapkan?‎," kata Natalis.