Apa Akibatnya Jika Singapura Bangun Pembangkit Nuklir?

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia dan Vietnam telah merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Namun anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi meyakini bahwa Singapura tidak akan ikut mengekor langkah tersebut karena satu hal.

Menurut Rinaldy, pembangunan PLTN tidak akan pernah ada di Singapura, berdasarkan penelitian dari sejumlah perguruan tinggi di negeri tersebut karena akan berakibat fatal jika terjadi bencana alam, seperti gempa.  

"Singapura tidak mungkin bangun PLTN. Karena kalau terjadi keretakan sedikit akibat bencana alam, maka seluruh Singapura harus dikosongkan. Bayangkan, bisa punah negara itu," tegasnya di Jakarta, Senin (11/1/2016).

Indonesia, diakui Rinaldy, sudah berencana membangun PLTN sejak 1960-an. Bahkan hal ini sudah diakui negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan saat ini mereka mulai mengekor RI untuk mendirikan pembangkit nuklir.

"Kita sudah lama punya peta jalan bangun PLTN uranium, seperti di Muria Jepara, Jawa Tengah. Malahan itu sudah mau dibangun," ujarnya.

Pada kenyataannya, tutur Rinaldy, realisasi PLTN harus gagal karena Batan Teknologi dianggap kurang berhasil meyakinkan para pengambil keputusan dan masyarakat Indonesia, bahwa PLTN sangat dibutuhkan sebagai sumber energi alternatif.

"Kini, giliran Vietnam dan Malaysia yang mencanangkan PLTN. Malaysia sedang mempersiapkan, sementara Vietnam sudah penjajakan lokasi, seperti kita dulu di Muria sudah ada lokasi dan keputusan pemerintah, tapi tidak jadi dibangun," paparnya.

Namun, Rinaldy menepis kabar yang menyebut bahwa Malaysia akan membangun PLTN di wilayah perbatasan Indonesia, tepatnya di Kalimantan. "Ah tidak. Kemarin mereka mempresentasikan tidak begitu. Mereka baru mempersiapkan langkahnya. Jadi kita lebih maju daripada negara ASEAN," jelasnya.

Kata Rinaldy, setelah 30 tahun kegagalan Batan dalam meyakinkan pemerintah dan masyarakat atas pembangunan PLTN, akhirnya ditetapkan nuklir merupakan pilihan terakhir dalam kebijakan energi nasional. (Fik/Ndw)*