Top 5 Bisnis: Jokowi Stop Ekspor Bahan Mentah ke Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan menghentikan ekspor bahan mentah ke sejumlah negara. Hal ini disampaikannya usai melakukan kunjungan kerja ke Jepang dan China. Jokowi menilai ekspor bahan mentah yang diterapkan oleh Indonesia selama ini adalah sebuah kesalahan.

Sebenarnya, larangan ekspor barang mentah telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya adalah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengamanatkan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Artinya, ekspor mineral mentah sudah tidak diperbolehkan lagi. Dalam UU tersebut diwajibkan perusahaan tambang untuk membangun pabrik pemurnian mineral dan harus sudah berjalan pada 12 Januari 2014.

Selain itu, pemerintah juga telah melarang ekspor kayu gelondongan. Aturan pelarangan ekspor kayu gelondongan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan.

Informasi soal rencana larangan ekspor bahan mentah yang diterapkan Indonesia menjadi artikel yang paling dicari pembaca. Tak hanya itu, berita seputar pelemahan nilai tukar rupiah dan efeknya serta artikel mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih jadi sorotan masyarakat.

Lengkapnya, berikut lima artikel paling populer di kanal bisnis Liputan6.com edisi Minggu, 29 Maret 2015:

1. Jokowi Instruksikan Ekspor Bahan Mentah Dihentikan

Penghentian ekspor barang mentah ini menjadi salah satu pembahasan yang Jokowi lakukan dengan pemerintah Jepang dan China. Menurut Jokowi, saat ekspor bahan mentah dihentikan, maka ekspor bahan jadi atau setengah jadi akan dimulai.

"Kita ingin investasi itu nantinya berorientasi ekspor dari bahan mentah ke bahan jadi atau setengah jadi. Oleh sebab itu di Jepang yang pertama kami menyampaikan itu. Akan datang, investasi-investasi dari Jepang baik yang berupa industri perikanan dan industri lain yang berorintasi pada ekspor," ucap Jokowi.

2. Faktor Fundamental yang Bikin Rupiah Terus Jeblok

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan ada 4 faktor fundamental yang merusak nilai tukar rupiah. Jika faktor tersebut tak diperbaiki maka rupiah bakal terus terombang-ambing.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Natsir Mansyur menjelaskan, pelemahan rupiah terjadi karena pemerintah tidak pernah membenahi 4 faktor fundamental perekonomian.  Apa sajakah?

3. Kesalahan Mengelola Keuangan yang Tak Dilakukan Orang Sukses

Mengatur pengeluaran secara efektif menjadi sebuah keterampilan yang harus dimiliki seseorang agas bisa sehat secara finansial. Cara tersebut juga menjadi jalan bebas hambatan untuk menjadi kaya. Bukan rahasia lagi, banyak miliarder yang sudah mempelajari hal tersebut sejak kecil.

Arti mengatur pembukukan secara efektif bukan hanya hemat, tetapi jauh lebih luas yaitu pandangan mengenai kebiasaan-kebiasaan dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan.

4. Bahaya Jika Pelemahan Rupiah Terus Berlarut-larut

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sejak akhir 2014 lalu semakin memberi rasa pesimistis dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan kalangan pengusaha. Kondisi tersebut dianggap sudah mengganggu perekonomian Indonesia dan menghantam pelaku usaha kecil menengah (UKM).

Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Ajiep Padindang menyatakan, volatilitas kurs rupiah telah berlangsung lama sehingga menahan seseorang yang memiliki dolar AS karena nilainya kini sangat menggiurkan.

5. JK: Kenaikan Harga BBM Tak Membingungkan

Pemerintah kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 28 Maret 2015. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan kenaikan harga berkali-kali tersebut seharusnya tidak membuat bingung.

"Saya kira tidak membingungkan masyarakat. Pertamax kan selalu begitu, harganya selalu naik mengikuti harga minyak dunia. Tidak membingungkan juga," kata Jusuf Kalla di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/3).

Ia mengatakan, pemerintah telah menetapkan penggunaan sistem subsidi tetap, Rp 1.000 per liter untuk solar dan tidak ada subsidi untuk Premium. Kenaikan yang terjadi kemarin, akibat harga minyak dunia mengalami kenaikan pula. (Ndw)