Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan perubahan pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola (UP) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMD), sebenarnya dilakukan agar operator bus tidak bertindak seenaknya.
"BUMD disiapkan supaya kamu (operator) nggak bisa dikte kita. Prinsip kita sama-sama bangun. Kalau didikte, kita nggak mau. Kita harus survive," tegas pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Lanjut Ahok, pada prinsipnya kerja sama antara Pemprov DKI dengan operator bus adalah untuk membangun transportasi yang lebih baik. Namun operator bus semakin banyak menuntut. Sementara pelayanan yang mereka berikan tidak berkembang sejak 10 tahun lalu. Seperti penambahan bus yang tak kunjung dilakukan oleh para operator dengan berbagai alasan.
Padahal Pemprov DKI sudah membayar operator per kilometer sesuai perjanjian. Untuk itulah, sistem pengelolaan Transjakarta dibenahi dengan mengubah manajemennya.
"Jadi BUMD disiapkan kalau pengusahanya kurang ajar, kita nggak mau bergantung pada mereka," kata pria yang karib disapa Ahok itu.
Ahok pun kemudian menepis anggapan yang menyatakan Transjakarta sebagai BUMD dapat merugikan operator, melainkan justru menolong operator untuk semakin meningkatkan pelayanannya. Untuk itu ia meminta operator tidak perlu khawatir dan menuntut.
"Kami kan bayar per kilometer. Kerja yang benar aja," tandas Ahok. (Tnt/Sss)
Baca juga:
Alasan Jokowi-Ahok Pilih Orang Perhutani di Direksi Transjakarta
"BUMD disiapkan supaya kamu (operator) nggak bisa dikte kita. Prinsip kita sama-sama bangun. Kalau didikte, kita nggak mau. Kita harus survive," tegas pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Lanjut Ahok, pada prinsipnya kerja sama antara Pemprov DKI dengan operator bus adalah untuk membangun transportasi yang lebih baik. Namun operator bus semakin banyak menuntut. Sementara pelayanan yang mereka berikan tidak berkembang sejak 10 tahun lalu. Seperti penambahan bus yang tak kunjung dilakukan oleh para operator dengan berbagai alasan.
Padahal Pemprov DKI sudah membayar operator per kilometer sesuai perjanjian. Untuk itulah, sistem pengelolaan Transjakarta dibenahi dengan mengubah manajemennya.
"Jadi BUMD disiapkan kalau pengusahanya kurang ajar, kita nggak mau bergantung pada mereka," kata pria yang karib disapa Ahok itu.
Ahok pun kemudian menepis anggapan yang menyatakan Transjakarta sebagai BUMD dapat merugikan operator, melainkan justru menolong operator untuk semakin meningkatkan pelayanannya. Untuk itu ia meminta operator tidak perlu khawatir dan menuntut.
"Kami kan bayar per kilometer. Kerja yang benar aja," tandas Ahok. (Tnt/Sss)
Baca juga:
Alasan Jokowi-Ahok Pilih Orang Perhutani di Direksi Transjakarta
Ahok: Sopir Bemo Silakan Pindah ke Transjakarta
Kadishub DKI Janji Bantu Inspektorat Selidiki Bus Karatan
Advertisement
