Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mendorong digitalisasi dan integrasi data kependudukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos).
Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) Ditjen Dukcapil Kemendagri Agus Irawan mengatakan, persoalan ketidaktepatan sasaran masih menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran bansos. Masih terdapat masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum tercantum dalam daftar, sementara warga yang tidak memenuhi kriteria justru masuk sebagai penerima.
Advertisement
Hal tersebut disampaikan Agus dalam kegiatan Rebranding Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Aula SMP Muhammadiyah Larangan, Kabupaten Brebes, Senin (10/8/2026).
Menurut Agus, pemanfaatan data kependudukan secara digital dapat membantu pemerintah melakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan secara lebih akurat.
“Melalui digitalisasi, program ini diharapkan bisa membantu meningkatkan ketepatan sasaran para penerima bantuan sosial,” kata Agus.
Agus menjelaskan, integrasi data antarkementerian melalui pertukaran data atau interoperabilitas menjadi salah satu upaya untuk memperkuat proses verifikasi tersebut.
Data kependudukan yang terintegrasi nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Ini merupakan program prioritas nasional yang selaras dengan Asta Cita Presiden, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat,” jelasnya.
Dorong Layanan Administrasi Kependudukan
Selain memperkuat pemanfaatan data, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly mengapresiasi penguatan layanan tersebut. Menurutnya, persoalan data masih menjadi tantangan dalam berbagai layanan pemerintah, termasuk pemilu dan penyaluran bansos.
“Setiap pemilu kita selalu berdebat soal jumlah pemilih. Begitu juga bantuan sosial, banyak yang seharusnya menerima justru tidak terdaftar, sementara yang tidak berhak masuk daftar,” ungkapnya.
Wahyudin menilai pelayanan administrasi kependudukan saat ini semakin mudah, cepat, dan gratis. Karena itu, transformasi digital dinilai perlu terus diperkuat agar data kependudukan semakin tertib dan terintegrasi.
“Dulu mengurus KTP berbelit-belit, sekarang gratis dan bahkan tadi berapa menit sudah jadi. Program digitalisasi ini penting banget karena mempermudah masyarakat,” ujarnya.
Komisi II DPR RI, kata Wahyudin, juga mendorong terwujudnya single identity number atau satu nomor identitas penduduk. Integrasi tersebut diharapkan dapat mengurangi persoalan data ganda sekaligus meningkatkan validitas data kependudukan.
Dari sisi pemerintah daerah, Bupati Brebes melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Untung Rizaludin menyambut pelaksanaan rebranding dan layanan jemput bola administrasi kependudukan.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Untung mengatakan layanan jemput bola merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan setiap warga memiliki identitas yang jelas, sah, dan diakui negara.
“Dari sinilah banyak hal penting dimulai, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial,” ujarnya.
Menurutnya, pelayanan publik harus hadir di tengah masyarakat dengan proses yang mudah, cepat, dan tidak menyulitkan.
“Saya titip pesan sederhana, urus dokumen kependudukan dengan baik. Karena identitas adalah hak sekaligus kebutuhan kita sebagai warga negara,” tegasnya.
Dorong Masyarakat Manfaatkan IKD
Bupati juga mendorong masyarakat memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Data yang terintegrasi dan akurat dinilai dapat membuat pelayanan publik lebih efisien sekaligus mendukung penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran.
Kemudahan layanan tersebut dirasakan langsung masyarakat. Subandi, warga Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, mengaku terbantu dengan layanan jemput bola karena dapat melakukan perekaman sekaligus pencetakan KTP di lokasi.
“Tadi langsung foto dan KTP bisa dicetak. Pelayanannya cepat, jadi tidak perlu jauh-jauh mengurus ke kantor,” ungkapnya.
Kabupaten Brebes memiliki sekitar 2,1 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,5 juta jiwa telah memiliki KTP.
Melalui penguatan layanan administrasi kependudukan, integrasi data, dan digitalisasi, pemerintah berharap semakin banyak warga memiliki identitas kependudukan yang valid.