Donald Trump Tunda Pemberlakuan Tarif 50% terhadap Kanada

Presiden AS Donald Trump mengungkapkan alasan penundaaan tarif 50% terhadap Kanada.

oleh Thurfah Mahira AhnafDiterbitkan 19 Agustus 2026, 13:45 WIB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Ruang Oval, Gedung Putih. (Dok. AP/Allison Robert)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menangguhkan pemberlakuan tarif 50% atas impor barang tertentu dari Kanada, hanya beberapa jam sebelum bea masuk tersebut mulai berlaku, Selasa, 18 Agustus 2026. Penundaan ini berlaku selama tiga hari.

Mengutip CNBC, Rabu, (19/8/2026), melalui unggahan di Truth Social, Trump mengatakan penundaan dilakukan karena Kanada dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan dagang, yang saat ini tengah menyelesaikan tahap finalisasi dokumen. Pengumuman ini disampaikan setelah Trump dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney berdiskusi mengenai perdagangan menjelang batas waktu pemberlakuan.

Sejak bulan lalu, pengenaan tarif 50% ini diumumkan sebagai tanggapan atas apa yang disebut pemerintahan Trump sebagai diskriminasi perdagangan oleh Kanada di industri kendaraan bermotor, alkohol, dan susu.

Ongkos itu sendiri diberlakukan berdasarkan Pasal 338 Undang-Undang Tarif tahun 1930, sebuah undang-undang era Depresi Besar yang jarang, bahkan nyaris tidak pernah digunakan dan telah diabaikan selama beberapa dekade. Tarif baru tersebut mencakup impor Kanada senilai sekitar US$ 20 miliar atau Rp 357,50 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.880), menurut Kantor Perwakilan Perdagangan AS.

Meski hanya sebagian kecil dari US$ 382 miliar atau Rp 6.828 triliun nilai impor AS dari Kanada tahun lalu, tarif tinggi pada produk-produk tertentu tetap dapat menimbulkan tantangan besar bagi penjual Kanada. Bea ini akan berdampak pada berbagai barang impor Kanada, mulai dari stik hoki hingga anggur.

"Tarif 50% pada dasarnya membuat suatu produk tidak ekonomis untuk dijual di pasar tertentu,” kata  Presiden Federasi Bisnis Independen Kanada, Dan Kelly, dikutip dari CNBC.

Kelly menuturkan, banyak dari 103.000 anggota kelompok tersebut mengatakan tarif baru ini dapat menghentikan penjualan mereka ke AS jika benar-benar diberlakukan. Beberapa bisnis bahkan melaporkan pembeli AS sudah mulai menunda pesanan mendatang sebagai antisipasi terhadap bea masuk baru.

Tarif Pasal 338 dinilai mengacaukan inti perdagangan usaha kecil antara Kanada dan Amerika Serikat, karena banyak produk yang menjadi sasaran berorientasi pada konsumen.

"Ini sangat mengkhawatirkan bagi sebagian besar bisnis Kanada," ujar dia.

Riwayat Tarif Trump dan Nasib USMCA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Ruang Oval, Gedung Putih, pada 30 Januari 2026. (Dok. AP/Evan Vucci)

 

Sebelumnya, Trump telah memberlakukan berbagai tarif pada Kanada dan sejumlah ekspor spesifiknya, termasuk logam, kayu, dan suku cadang otomotif. Trump juga sempat memberlakukan tarif tinggi terhadap Kanada dengan alasan kekhawatiran dugaan perdagangan narkoba, namun kebijakan itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada Februari.

Beberapa tarif yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap Kanada menyertakan pengecualian bagi barang-barang yang sesuai dengan perjanjian perdagangan trilateral Amerika Utara atau United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA). Namun, bulan lalu, pemerintahan Trump menyatakan tidak akan memperbarui perjanjian tersebut, yang memicu serangkaian tinjauan tahunan dan menimbulkan pertanyaan tentang masa depan perjanjian itu.

Dikutip dari CNBC, Wakil Presiden senior Kamar Dagang Amerika Serikat untuk wilayah Amerika, Neil Herrington mengatakan, tarif baru yang lebih tinggi akan merugikan kedua perekonomian, menaikkan biaya bagi keluarga AS, semakin mengganggu rantai pasok penting, serta membahayakan 13 juta lapangan kerja Amerika yang bergantung pada perdagangan di bawah USMCA.

Dalam unggahannya, Trump juga menyinggung kemungkinan diaktifkannya kembali proyek pipa Keystone XL, perpanjangan sistem pipa di Kanada dan Amerika Serikat. Proyek ini sebelumnya disahkan Trump pada masa jabatan pertamanya, sebelum izinnya dicabut oleh mantan Presiden Joe Biden pada 2021.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya