Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai risiko siber dan penyalahgunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Isu krusial tersebut mengemuka dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang mengangkat tema "Future Ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity".
Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, mengatakan bahwa kompleksitas risiko global membuat tata kelola yang kuat menjadi syarat utama untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, sekaligus mendukung target Indonesia Emas 2045.
Advertisement
“Saat ini kita menghadapi risiko yang bergerak jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan organisasi atau institusi untuk beradaptasi. Hasil survei menunjukkan risiko siber dan penyalahgunaan AI menjadi perhatian utama, di samping perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan,” ujar Sophia dalam pembukaan RGS OJK 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Sophia menambahkan, data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga menunjukkan anomali transaksi di sektor jasa keuangan masih cukup tinggi. Kondisi ini menuntut pengelolaan risiko yang terintegrasi. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama secara kolaboratif serta didukung tata kelola dan akuntabilitas yang kuat.
Di sisi lain, antusiasme terhadap RGS 2026 melonjak tajam. Peserta daring mencapai lebih dari 20.000 orang (naik 25% YoY), sementara peserta luring mencapai 700–800 orang. Selain itu, OJK menerima lebih dari 1.000 karya ilmiah dalam Innovation Paper Competition, meningkat di atas 80% dari tahun sebelumnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah, menilai kepercayaan (trust) menjadi fondasi utama ekonomi digital di tengah pesatnya adopsi AI.
“Di era AI, trust bukan lagi sekadar nilai, tetapi menjadi infrastruktur ekonomi. Kami menyebutnya trust is the new bandwidth. Aset paling berharga bukan hanya data, teknologi, atau modal, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan ekosistem digital,” kata Edwin.
Menurut Edwin, kepatuhan (compliance) tidak boleh dipandang sebagai beban administratif, melainkan pendorong inovasi yang berkelanjutan. “Compliance adalah enabler, bukan penghambat. Transparansi menciptakan kepercayaan, kepercayaan menarik investasi, investasi mendorong inovasi, dan inovasi menciptakan kemakmuran,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, mengamini pentingnya tata kelola di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok.
“Manajemen risiko yang efektif dan tata kelola yang kuat menjadi hal yang esensial untuk kita bangun bersama di tengah kondisi yang telah menjadi new normal,” kata Ferry.
Kendati dunia bergejolak, berbagai lembaga internasional terpantau masih mempertahankan prospek positif ekonomi Indonesia. Dana Moneter IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% pada 2026, sedangkan ADB di level 5,2%.
“Fundamental ekonomi Indonesia tetap memiliki ketahanan yang tinggi. Status investment grade yang dipertahankan S&P dengan outlook stabil menjadi momentum untuk terus menjaga kepercayaan investor melalui tata kelola yang semakin baik,” pungkas Ferry.