Demokrat tidak akan meminta pemerintah mencabut pemberian grasi terhadap terpidana narkoba asal Australia Schapelle Leigh Corby. Corby yang divonis 20 tahun penjara 2005 lalu karena menyelundupkan 4,1 kg narkoba jenis ganja ke Bali itu mendapatkan remisi 5 tahun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyonon.
"Ini sudah diputuskan yang lalu. Yang akan datang mungkin akan kita revisi. Masak apa yang sudah diludahkan, kita jilat ludah sendiri," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2013).
Menurutnya, memanasnya hubungan Indonesia dengan Australia menyusul terungkapnya skandal penyadapan tidak akan mempengaruhi grasi yang diberikan SBY. Saat ini keputusan pemberian grasi Corby sulit dicabut.
Namun, kemungkinan ke depan pemerintah akan mengevaluasi pemberian grasi sehingga tidak terkesan mudah untuk diberikan kepada warga negara asing.
"Saya yakin ke depan tidak akan lagi pemberian grasi semudah tadi (Croby). Baik untuk Australia, semua akan direvisi," jelasnya.
Terkait hubungan bilateral antara Indonesia-Australia, Nurhayati yang juga anggota Komisi I DPR yang membidangi urusan luar negeri yakin hubungan kedua negara di masa mendatang akan membaik.
Saat ini, menurutnya yang terpenting Presiden SBY telah memberikan sanksi tegas kepada pemerintah Australia dengan menarik Dubes RI dari Canberra dan menghentikan kerja sama militer dan pertahanan kedua negara.
"Kerjasama militer ini kan sedang kita review. Kerja sama militer dan pertahanan ini sangat fatal bagi kepentingan Australia dan negara maju karena letak Indonesia sangat strategis," tandas Nurhayati. (Adi/Ism)
"Ini sudah diputuskan yang lalu. Yang akan datang mungkin akan kita revisi. Masak apa yang sudah diludahkan, kita jilat ludah sendiri," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2013).
Menurutnya, memanasnya hubungan Indonesia dengan Australia menyusul terungkapnya skandal penyadapan tidak akan mempengaruhi grasi yang diberikan SBY. Saat ini keputusan pemberian grasi Corby sulit dicabut.
Namun, kemungkinan ke depan pemerintah akan mengevaluasi pemberian grasi sehingga tidak terkesan mudah untuk diberikan kepada warga negara asing.
"Saya yakin ke depan tidak akan lagi pemberian grasi semudah tadi (Croby). Baik untuk Australia, semua akan direvisi," jelasnya.
Terkait hubungan bilateral antara Indonesia-Australia, Nurhayati yang juga anggota Komisi I DPR yang membidangi urusan luar negeri yakin hubungan kedua negara di masa mendatang akan membaik.
Saat ini, menurutnya yang terpenting Presiden SBY telah memberikan sanksi tegas kepada pemerintah Australia dengan menarik Dubes RI dari Canberra dan menghentikan kerja sama militer dan pertahanan kedua negara.
"Kerjasama militer ini kan sedang kita review. Kerja sama militer dan pertahanan ini sangat fatal bagi kepentingan Australia dan negara maju karena letak Indonesia sangat strategis," tandas Nurhayati. (Adi/Ism)
