Para pelaku bisnis dinilai harus memiliki pendamping dalam menjalankan usahanya. Langkah ini perlu dilakukan guna melancarkan dan mempermudah pertumbuham bisnis terutama skala industri kecil dan menengah (IKM).
"IKM harus punya tempat curhat. Supaya bisnisnya tidak dicaplok bisnis besar apalagi asing," ujar Euis saat memberikan sambutan di acara hijabers bertajuk 'Post Event Blooming in Morocco', di Jakarta, Sabtu (26/10/2013).
Sejauh ini, Euis mengatakan, jumlah konsultan IKM di dalam negeri masih sangat rendah. Meski demikian pemerintah terus berupaya memberikan pelatihan guna menciptakan konsultan-konsultan berkompetensi tinggi.
"Sekarang ini, baru ada 400 konsultan IKM di Indonesia. Kami berikan pelatihan-pelatihan (bagi konsultan IKM) baik dari segi bisnis maupun subtansi," ungkapnya.
Lewat penyediaan konsultan IKM yang berkualitas, Euis menilai para pelaku bisnis IKM dapat menghindari berbagai hambatan dan mengatasi sejumlah kendala agar bisnis yang dijalani tetap berdiri kokoh. Maka para pelaku usaha IKM harus mau membayar konsultan dalam menjalankan bisnisnya.
"Nanti ada konsultan IKM profesional. Nanti bayarnya separuh-separuh. Perusahaan bayar separuh, pemerintah bayar separuh. Itu bisa kami anggarkan," jelasnya. (Sis/Nur)
"IKM harus punya tempat curhat. Supaya bisnisnya tidak dicaplok bisnis besar apalagi asing," ujar Euis saat memberikan sambutan di acara hijabers bertajuk 'Post Event Blooming in Morocco', di Jakarta, Sabtu (26/10/2013).
Sejauh ini, Euis mengatakan, jumlah konsultan IKM di dalam negeri masih sangat rendah. Meski demikian pemerintah terus berupaya memberikan pelatihan guna menciptakan konsultan-konsultan berkompetensi tinggi.
"Sekarang ini, baru ada 400 konsultan IKM di Indonesia. Kami berikan pelatihan-pelatihan (bagi konsultan IKM) baik dari segi bisnis maupun subtansi," ungkapnya.
Lewat penyediaan konsultan IKM yang berkualitas, Euis menilai para pelaku bisnis IKM dapat menghindari berbagai hambatan dan mengatasi sejumlah kendala agar bisnis yang dijalani tetap berdiri kokoh. Maka para pelaku usaha IKM harus mau membayar konsultan dalam menjalankan bisnisnya.
"Nanti ada konsultan IKM profesional. Nanti bayarnya separuh-separuh. Perusahaan bayar separuh, pemerintah bayar separuh. Itu bisa kami anggarkan," jelasnya. (Sis/Nur)