Investasi yang selama ini menjadi nadi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata sering mangkrak gara-gara panjangnya proses perizinan. Padahal investasi harus ditingkatkan supaya dapat berkontribusi besar bagi perekonomian tanah air.
"Birokrasi rumit, terutama nikel, minyak dan gas (migas). Sudah mau diujung (selesai) tapi tidak selesai-selesai karena izinnya banyak, terganjal pembebasan lahan dan lainnya," keluh Menteri Keuangan Chatib Basri di kantornya, Jakarta, Jumat (23/8/2013).
Dia mencontohkan, proses investasi yang sudah masuk daftar pipeline pemerintah tapi mandek, diantaranya rencana pembangunan pabrik petrokimia oleh Ferrostaal Industrial Projects GmbH di Papua Barat, investasi PT Wadabe Nikel, dan Posko menyiapkan US$ 5 miliar bangun pabrik baja di Cilegon.
"Padahal kalau investasi ini berjalan dengan baik, capital account bisa bertambah. Izin (investasi) kebanyakan," katanya.
Untuk itu, Chatib menuturkan, pemerintah sepakat memangkas proses perizinan di sektor migas karena memiliki proyek-proyek besar. "Izinnya dipotong dari 69 izin menjadi tinggal 9 izin," ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga tengah merampungkan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) dan mempercepat proses relaksasi insentif tax holiday dan tax allowance. (Fik/Ndw)
"Birokrasi rumit, terutama nikel, minyak dan gas (migas). Sudah mau diujung (selesai) tapi tidak selesai-selesai karena izinnya banyak, terganjal pembebasan lahan dan lainnya," keluh Menteri Keuangan Chatib Basri di kantornya, Jakarta, Jumat (23/8/2013).
Dia mencontohkan, proses investasi yang sudah masuk daftar pipeline pemerintah tapi mandek, diantaranya rencana pembangunan pabrik petrokimia oleh Ferrostaal Industrial Projects GmbH di Papua Barat, investasi PT Wadabe Nikel, dan Posko menyiapkan US$ 5 miliar bangun pabrik baja di Cilegon.
"Padahal kalau investasi ini berjalan dengan baik, capital account bisa bertambah. Izin (investasi) kebanyakan," katanya.
Untuk itu, Chatib menuturkan, pemerintah sepakat memangkas proses perizinan di sektor migas karena memiliki proyek-proyek besar. "Izinnya dipotong dari 69 izin menjadi tinggal 9 izin," ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga tengah merampungkan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) dan mempercepat proses relaksasi insentif tax holiday dan tax allowance. (Fik/Ndw)