Liputan6.com, Islamabad - Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada 8 April mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran—bersama sekutu masing-masing—telah menyepakati gencatan senjata menyeluruh usai dimediasi Islamabad. Ia menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah awal menuju perundingan lanjutan yang direncanakan berlangsung di ibu kota Pakistan.
Sharif juga menyinggung gencatan senjata dua pekan yang sebelumnya diumumkan oleh Washington dan Teheran, yang diharapkan membuka ruang dialog lebih luas. Namun, klaim tersebut langsung dibayangi manuver diplomatik Pakistan di forum internasional, dikutip dari pjmedia, Sabtu (12/4/2026).
Advertisement
Sehari sebelumnya, Pakistan memilih abstain dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB terkait resolusi yang menyerukan Iran untuk segera membuka kembali Selat Hormuz. Sikap ini dinilai sebagai sinyal menjauh dari inisiatif yang didukung negara-negara Arab dan Amerika Serikat.
Resolusi tersebut diajukan oleh Bahrain bersama Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, serta mendapat dukungan Washington. Isinya menekankan de-eskalasi dan pembukaan kembali Selat Hormuz—jalur strategis bagi sebagian besar distribusi minyak dunia.
Namun, abstainnya Pakistan justru menempatkan Islamabad dalam posisi serba sulit. Mendukung resolusi berisiko memicu kemarahan Teheran, sementara tidak mendukungnya membuat negara-negara Teluk kecewa. Pada akhirnya, resolusi tersebut gagal diadopsi oleh Dewan Keamanan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah Pakistan masih layak berperan sebagai mediator kunci di tengah konflik kawasan?
Upaya Islamabad untuk menempatkan diri sebagai penengah netral dalam krisis Asia Barat dinilai berujung pada kegagalan strategis. Alih-alih memperkuat posisi, langkah tersebut justru mengikis kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk Washington, Riyadh, Abu Dhabi, Doha, Beijing, hingga Teheran.
Tekanan ini datang di saat Pakistan tengah menghadapi persoalan domestik serius. Beban utang publik dan kewajiban luar negeri yang besar, lonjakan harga energi, serta tekanan inflasi semakin mempersempit ruang gerak pemerintah. Harapan bahwa manuver geopolitik dapat menutup kelemahan ekonomi pun berbalik menjadi bumerang.
Strategi diplomasi ini mulai terlihat sejak awal 2026, ketika ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat tajam. Pakistan berupaya menawarkan diri sebagai jalur komunikasi tidak resmi antara kedua pihak. Namun, pendekatan yang berusaha “dekat dengan semua pihak tanpa komitmen jelas” justru berujung pada hilangnya kepercayaan secara beruntun.
Respons Negara Teluk
Negara-negara Teluk menjadi pihak pertama yang menunjukkan ketidaksenangan. Uni Emirat Arab mulai menarik komitmen investasi besar, sementara Qatar menerapkan kebijakan yang berdampak pada mobilitas tenaga kerja Pakistan—sumber penting remitansi negara tersebut. Arab Saudi, meski masih menjalin kerja sama pertahanan, mempertanyakan konsistensi strategis Islamabad.
Di sisi lain, China juga menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Selama ini dianggap sebagai mitra utama di Asia Selatan, Pakistan kini dinilai semakin tidak dapat diandalkan. Kecurigaan Beijing meningkat seiring dugaan bahwa Islamabad diam-diam mendekat ke Washington untuk mendapatkan dukungan finansial dan keamanan, sambil tetap mengandalkan bantuan ekonomi China.
Ketegangan ini tercermin dalam tekanan pembayaran utang serta kegagalan perundingan di Urumqi yang dimediasi China terkait situasi perbatasan Pakistan-Afghanistan. Dari sudut pandang Beijing, Pakistan kini dipandang bukan lagi sebagai aset stabilitas, melainkan beban tambahan.
Hubungan dengan Iran bahkan mengalami keretakan paling serius. Teheran disebut tidak lagi melihat Islamabad sebagai mediator netral, melainkan sebagai pihak yang condong ke kepentingan Amerika Serikat. Laporan yang dikutip oleh akademisi Iran-Amerika Vali Nasr menyebut adanya kekhawatiran bahwa jalur komunikasi yang difasilitasi Pakistan justru membahayakan pejabat Iran.
Sementara itu, Amerika Serikat sendiri tidak menunjukkan komitmen untuk mempertahankan Pakistan sebagai mitra strategis jangka panjang. Bagi Washington, Islamabad lebih dilihat sebagai instrumen taktis yang dapat dimanfaatkan saat diperlukan.
Dampak di Dalam Negeri
Dampak dari dinamika ini mulai terasa di dalam negeri. Arus remitansi tertekan, pembiayaan dari luar negeri melambat, dan biaya energi tetap tinggi. Kenaikan harga bahan bakar dan listrik memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, sementara pemadaman listrik dan ketidakpuasan publik semakin meningkat.
Secara historis, Pakistan kerap memanfaatkan posisi geografisnya untuk memainkan peran strategis di antara kekuatan besar. Pendekatan ini sempat memberikan keuntungan jangka pendek, terutama pada masa Perang Dingin hingga pasca-9/11. Namun, strategi tersebut juga membentuk reputasi sebagai aktor yang oportunistis dan kurang konsisten.
Kini, di tengah lanskap global yang semakin keras dan kompetitif, pendekatan lama itu mulai kehilangan relevansi. Negara-negara mitra menuntut kejelasan dan komitmen, bukan lagi manuver ambigu.
Situasi ini menandai fase baru yang lebih menantang bagi Pakistan. Di tengah konflik yang membentuk ulang kawasan, ruang untuk memainkan “dua kaki” semakin sempit, sementara tuntutan terhadap keandalan strategis kian meningkat.