Liputan6.com, Jakarta - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat delapan kecelakaan pada moda pelayaran sepanjang 2025. Mayoritas kejadian tersebut merupakan kecelakaan serius, dengan kasus kapal tenggelam mendominasi insiden yang terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia.
Pelaksana Tugas (Pit.) Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran KNKT, Capt. Anggiat PTP. P., menjelaskan dari delapan investigasi kecelakaan pelayaran yang dilakukan pada 2025, enam di antaranya merupakan kejadian kapal tenggelam. Selain itu, terdapat satu kejadian kapal terbakar dan satu kejadian tubrukan antar kapal.
Advertisement
"Dari total delapan kecelakaan yang kami investigasi, tujuh kejadian masuk kategori very serious marine casualty, sementara satu kejadian lainnya dikategorikan sebagai less serious casualty,” ujar Capt. Anggiat saat konferensi pers, di KNKT, Rabu (28/1/2026).
Ia menambahkan, beberapa kecelakaan pelayaran yang menonjol pada 2025 melibatkan KMP Tunu Pratama Jaya, KM Barcelona V, serta KM Putri Sakinah. Kasus-kasus tersebut menjadi perhatian khusus KNKT karena berpotensi menimbulkan risiko keselamatan tinggi jika tidak ditangani secara menyeluruh.
Pada tahun yang sama, Subkomite Investigasi Kecelakaan Pelayaran KNKT juga berhasil menyelesaikan enam laporan akhir investigasi. Dari laporan tersebut, KNKT mengeluarkan sebanyak 36 rekomendasi keselamatan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Berdasarkan data tindak lanjut per 15 Januari 2026, tingkat penyelesaian rekomendasi keselamatan di sektor pelayaran masih tergolong rendah. “Saat ini, rekomendasi dengan status open masih mencapai 97%, sementara yang sudah closed baru sekitar 3%,” jelas Capt. Anggiat.
KNKT juga mencatat sejumlah isu keselamatan pelayaran yang masih sering ditemukan di lapangan. Isu tersebut antara lain praktik overdraft pada kapal Ro-Ro, kelemahan sistem manifes penumpang, masalah stabilitas pada kapal wisata dan kapal tradisional, serta lemahnya pemeriksaan keselamatan kapal oleh pejabat pemeriksa dan auditor Sistem Manajemen Keselamatan (SMK).
"Berbagai temuan ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan peningkatan kompetensi petugas, agar keselamatan pelayaran dapat lebih terjamin,” pungkasnya.
Kecelakaan Kereta Api
Sebelumnya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat sepanjang 2025 terjadi empat kecelakaan kereta api di Indonesia. Seluruh kejadian tersebut masuk dalam kategori anjlokan dan tidak menimbulkan korban meninggal maupun luka-luka.
Investigator Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian KNKT, Hertriadi Ismawan, menjelaskan bahwa empat kecelakaan kereta api pada 2025 menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan sistem keselamatan perkeretaapian nasional.
“Sepanjang tahun 2025, kami mencatat empat kecelakaan kereta api dan seluruhnya merupakan anjlokan, tanpa adanya korban jiwa maupun korban luka,” ujar Hertriadi saat konferensi pers, di KNKT, Rabu (28/1/2026).
Ia menambahkan, dalam kurun waktu 2015 hingga 2025, KNKT telah melakukan investigasi terhadap total 58 kecelakaan perkeretaapian. Dari jumlah tersebut, Subkomite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian terus berupaya menyelesaikan laporan dan rekomendasi keselamatan sebagai dasar perbaikan sistem transportasi kereta api.
Pada tahun 2025, Subkomite Perkeretaapian KNKT juga berhasil menyelesaikan dua laporan akhir investigasi. Laporan tersebut mencakup investigasi anjlokan KA 3028 di Emplasemen Stasiun Penanggiran Divre III Palembang serta kejadian KA 854A yang menabrak semboyan batas berhenti di Emplasemen Stasiun Bandara Soekarno-Hatta.
Isu Utama
Selain itu, berdasarkan data tindak lanjut rekomendasi keselamatan periode 2015–2025, KNKT mencatat sebanyak 253 rekomendasi telah berstatus closed dari total 283 rekomendasi yang dikeluarkan. Meski demikian, Hertriadi menegaskan masih terdapat sejumlah isu keselamatan yang perlu mendapat perhatian serius.
“Beberapa isu utama yang terus kami soroti antara lain backlog perawatan prasarana, pengawasan pemeliharaan sarana dan prasarana yang belum optimal, serta masih rendahnya pemahaman mengenai konsep RAMS dalam penyelenggaraan perkeretaapian,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa hingga kini belum terdapat single accountable yang secara khusus bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan di perlintasan sebidang.