Komisi VIII Soroti Warga Layak Bansos yang Belum Terdata

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat , Atalia Praratya, menyoroti masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan sosial (bansos) namun belum tercatat sebagai penerima manfaat. Karena itu, ia menekankan pentingnya pendataan yang akurat agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Pernyataan itu disampaikan Atalia saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, terkait penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat.

Atalia mengatakan, berdasarkan hasil kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi di berbagai daerah, masih ditemukan warga yang kondisi ekonominya memburuk akibat kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan, tetapi belum masuk dalam data penerima bantuan sosial.

"Kami menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang merasa belum mendapatkan bantuan sosial secara tepat sasaran. Ada yang kondisi ekonominya menurun, kehilangan pekerjaan, tetapi belum masuk dalam kategori penerima bantuan. Ini menjadi perhatian serius yang harus segera diperbaiki," ujarnya kepada Parlementaria di Makassar, Kamis (25/6/2026).

Menurut politikus Partai Golkar itu, masyarakat juga perlu berpartisipasi aktif dalam setiap proses pendataan yang dilakukan pemerintah dengan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

"Sensus ini bukan untuk mempersulit masyarakat. Justru ini upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya agar bantuan sosial bisa diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya," tegasnya.

Atalia juga menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pendataan. Karena itu, ia meminta pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan memperkuat sosialisasi agar masyarakat mengetahui manfaat dari proses tersebut.

Selain membahas penyaluran bansos, Atalia turut menyoroti kesiapan logistik kebencanaan. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, ia menilai kapasitas gudang logistik yang tersedia belum diimbangi dengan stok yang memadai.

"Kami melihat secara langsung bahwa kebutuhan buffer stock logistik masih perlu diperkuat. Indonesia adalah negara yang rawan bencana dan kondisi darurat bisa terjadi kapan saja. Karena itu kesiapan logistik harus menjadi prioritas," katanya.

Ia menambahkan, Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal peningkatan anggaran perlindungan sosial dan kebencanaan agar pemerintah memiliki kapasitas yang memadai dalam melayani masyarakat, baik pada kondisi normal maupun saat terjadi bencana.

"Masalah sosial terus berkembang dan bencana tidak bisa diprediksi. Karena itu kami akan terus memperjuangkan peningkatan anggaran Kementerian Sosial agar program perlindungan sosial semakin kuat dan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat serta tepat," pungkas Atalia.