Liputan6.com, Caracas - Nicolas Maduro, mantan sopir bus dan aktivis serikat pekerja, menapaki jalan politik dari lingkungan kelas pekerja hingga memimpin Venezuela selama 13 tahun delapan bulan.
Kekuasaan itu berakhir pada Sabtu ( 3/1/2025) ketika pasukan khusus Amerika Serikat menangkap presiden berusia 63 tahun tersebut dan menerbangkannya ke luar negeri.
Advertisement
Selama bertahun-tahun, Maduro menuduh Washington D.C berupaya menggulingkan revolusi sosialis yang diwariskan mentornya, Hugo Chávez, sejak 1999. Kini, dalam tahanan otoritas AS, ia menghadapi dakwaan terkait narkotika yang berpotensi berujung pada hukuman penjara panjang.
Di dalam negeri, warisan kepemimpinan Maduro menuai kecaman luas. Di bawah pemerintahannya, ekonomi Venezuela runtuh, memicu hiperinflasi, kelangkaan kebutuhan pokok, dan eksodus jutaan warga ke luar negeri.
Para pengkritik menuding rezim Maduro tidak kompeten, korup, represif, dan kerap menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan, dikutip dari laman The Guardian, Senin (5/1).
Maduro lahir pada 23 November 1962. Ia mulai terlibat politik sebagai ketua serikat mahasiswa di SMA José Ávalos, El Valle, kawasan kelas pekerja di pinggiran Caracas.
Catatan pendidikan menunjukkan ia tidak pernah menyelesaikan sekolah menengah, namun ia dikenal sebagai figur berpengaruh dan cenderung moderat. Pada 1986, Maduro pergi ke Kuba—pengalaman yang disebut sebagai satu-satunya pendidikan formalnya setelah sekolah—sebelum kembali ke Venezuela dan bekerja sebagai sopir bus di sistem metro Caracas.
Karier serikat pekerjanya melesat cepat. Seperti ayahnya, Maduro menjadi pemimpin serikat dan pengikut setia Chávez. Pada pertengahan 1990-an, ia bergabung dengan gerakan politik Chávez setelah sang pemimpin memperoleh pengampunan presiden usai memimpin kudeta militer yang gagal. Ketika Chávez terpilih sebagai presiden pada 1998, kesetiaan dan kemampuan organisasi Maduro mempercepat kenaikannya di Partai Sosialis Bersatu Venezuela.
Setelah enam tahun di Majelis Nasional, Maduro diangkat sebagai menteri luar negeri. Enam tahun kemudian, ia menjadi wakil presiden. Menjelang wafatnya pada 2013 akibat kanker, Chávez menunjuk Maduro sebagai penerus. Pilihan itu disambut sinis sebagian kalangan yang meremehkan latar belakang kelas pekerja Maduro dan menilai ia hanya meniru retorika Chávez. Namun, Maduro memenangkan pemilu dengan selisih tipis dan memulai masa jabatan pertamanya.
Krisis di Venezuela
Kepresidenan Maduro segera diwarnai krisis. Protes oposisi merebak pada 2014 di Caracas dan kota-kota lain. Aparat keamanan merespons keras; sedikitnya 43 orang tewas dan puluhan ditangkap. Pada 2015, partai berkuasa kehilangan mayoritas di Majelis Nasional untuk pertama kalinya dalam 16 tahun. Sebagai respons, Maduro membentuk majelis konstituen pro-pemerintah pada 2017 untuk mengebiri parlemen oposisi—langkah yang memicu gelombang protes baru dan penindasan berdarah.
Ratusan orang ditangkap, lebih dari 100 orang tewas, dan ribuan lainnya terluka. Pengadilan pidana internasional kemudian membuka penyelidikan terhadap Maduro dan pejabat pemerintahannya atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada 2018, Maduro selamat dari upaya pembunuhan ketika drone bermuatan bahan peledak meledak di dekatnya saat parade militer di Caracas.
Di tengah gejolak politik, ekonomi terus merosot. Produksi minyak—urat nadi negara—anjlok hingga di bawah 400.000 barel per hari, sementara hiperinflasi melumpuhkan daya beli. Pemilihan presiden 2018 berlangsung tanpa pesaing berarti; oposisi dibatasi, sejumlah tokohnya dipenjara atau diasingkan. Puluhan negara menolak mengakui hasil pemilu yang memenangkan Maduro.
Amerika Serikat meningkatkan tekanan melalui sanksi ekonomi terhadap Maduro, sekutunya, dan perusahaan negara. Upaya itu gagal menggoyang basis kekuasaan yang bertumpu pada militer, kelompok paramiliter, dan struktur partai. Ketegangan dengan Washington terus meningkat.
Terdesak, Maduro melonggarkan kebijakan ekonomi dan membuka dialog terbatas dengan oposisi yang didukung AS, memunculkan harapan pemilu bebas pada 2024. Harapan itu kandas. Pada 2023, pemerintah melarang María Corina Machado—tokoh oposisi terkuat—mencalonkan diri. Awal 2024 ditandai penindakan baru terhadap oposisi dan pembela HAM.
Kemenangan Maduro
Beberapa jam setelah pemungutan suara pemilu 2024 ditutup, dewan pemilihan menyatakan Maduro menang tanpa merilis rincian hasil. Oposisi mengklaim bukti dari lebih 80 persen mesin pemungutan suara menunjukkan kekalahan telak petahana. Protes dibubarkan, dan Maduro dilantik untuk masa jabatan ketiga pada Januari 2025.
Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih pada periode berikutnya mempercepat eskalasi. Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militer di Karibia dan melancarkan operasi yang diklaim sebagai perang melawan terorisme narkoba, termasuk penindakan di laut yang menewaskan lebih dari 100 orang.
Sepanjang kariernya, Maduro kerap didampingi istrinya, Cilia Flores, figur berpengaruh yang pernah menjabat jaksa agung dan ketua parlemen. Flores disebut-sebut memiliki pengaruh politik sebanding dengan suaminya dan dilaporkan turut ditangkap oleh otoritas AS.
Selama bertahun-tahun, ketangguhan dan kelincahan taktis Maduro kerap mengejutkan lawan-lawannya. Namun kali ini, penangkapannya menandai akhir yang tampaknya final dari perjalanan politik seorang mantan sopir bus yang pernah memegang kendali tertinggi di Venezuela.