Liputan6.com, Manila - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat nasional pada Kamis setelah Topan Kalmaegi menewaskan sedikitnya 114 orang dan ratusan lainnya masih hilang di wilayah tengah negara itu—menjadikannya bencana alam paling mematikan di Filipina tahun ini.
Sebagian besar korban meninggal akibat tersapu banjir bandang. Lebih dari 127 orang masih dilaporkan hilang, terutama di provinsi Cebu yang mengalami kerusakan terparah. Setelah melintasi wilayah kepulauan Filipina pada Rabu, Kalmaegi bergerak menuju Laut China Selatan.
Advertisement
Kantor Pertahanan Sipil menyebut hampir dua juta penduduk terdampak langsung oleh topan ini, dengan lebih dari 560.000 warga terpaksa mengungsi. Sekitar 450.000 di antaranya kini berlindung di pusat-pusat penampungan darurat.
Deklarasi “keadaan bencana nasional” memungkinkan pemerintah mempercepat pencairan dana darurat serta mengendalikan penimbunan barang dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Pengumuman itu disampaikan Marcos dalam pertemuan dengan para pejabat penanganan bencana untuk mengevaluasi dampak kerusakan.
Saat proses penanganan masih berlangsung, para pejabat memperingatkan ancaman baru: sebuah siklon tropis dari Samudra Pasifik berpotensi meningkat menjadi topan super dan menghantam wilayah utara Filipina pada awal pekan depan.
Di antara korban tewas akibat Kalmaegi terdapat enam anggota Angkatan Udara Filipina yang meninggal setelah helikopter mereka jatuh di Agusan del Sur pada Selasa. Helikopter tersebut tengah membawa bantuan kemanusiaan menuju wilayah terdampak. Pihak militer belum mengumumkan penyebab kecelakaan.
Di provinsi Cebu, Kalmaegi memicu banjir dahsyat yang membuat sungai meluap dan permukiman terendam. Banyak warga menyelamatkan diri ke atap rumah sambil memohon pertolongan ketika air terus naik.
Menurut Kantor Pertahanan Sipil, sedikitnya 71 orang meninggal di Cebu—kebanyakan akibat tenggelam—sementara 65 orang masih hilang dan 69 lainnya luka-luka. Di provinsi terdekat, Negros Occidental, 62 orang juga dilaporkan hilang.
“Kami sudah melakukan segala yang kami bisa, tetapi banjir bandang ini benar-benar di luar dugaan,” kata Gubernur Cebu, Pamela Baricuatro, kepada Associated Press. Ia menambahkan bahwa aktivitas penambangan selama bertahun-tahun yang menyumbat aliran sungai serta proyek pengendalian banjir yang buruk semakin memperparah situasi.
Masalah Korupsi di Filipina
Dalam beberapa bulan terakhir, proyek-proyek pengendalian banjir di berbagai daerah yang terbukti korup atau tidak pernah dibangun memicu gelombang kemarahan publik di Filipina.
Cebu sendiri masih belum pulih sepenuhnya dari gempa berkekuatan 6,9 magnitudo pada 30 September lalu yang menewaskan lebih dari 79 orang. Ribuan warga yang sebelumnya mengungsi akibat gempa telah dipindahkan dari tenda-tenda darurat ke tempat penampungan yang lebih kokoh sebelum Kalmaegi melanda, sehingga wilayah itu terhindar dari bencana ganda.
Di sisi lain, kondisi laut yang berbahaya membuat kapal feri dan kapal penangkap ikan dilarang beroperasi. Akibatnya, lebih dari 3.500 penumpang dan sopir truk terdampar di sekitar 100 pelabuhan. Setidaknya 186 penerbangan domestik juga terpaksa dibatalkan.
Filipina merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Setiap tahun, negara itu menghadapi sekitar 20 topan, disertai ancaman gempa bumi dan lebih dari selusin gunung berapi aktif.