Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Muhamad Nasir Djamil menyatakan, pihaknya sepakat dengan Badan Legislasi (Baleg) menyerahkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke Komisi III.
"Tentu kalau emang sikap dan pernyataan Baleg bahwa rencana pemhahasan RUU Perampasan Aset bisa diserahkan ke Komisi III tentu pimpinan dan anggota Komisi III akan siap menjalankan tugas itu," kata Nasir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Advertisement
Komisi III DPR RI saat ini tengah merampungkan revisi KUHAP yang ditargetkan berjalan bersamaan dengan RUU KUHP pada awal 2026. Dia memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset bisa beriringan dengan KUHAP.
"Itu teknis. Bisa pararel atau siapa yang didahulukan. Mana yang perlu diselesaikan atau.. perampasan aset," kata dia.
Kawal Perintah Prabowo
Politikus PKS itu menyebut isu krusial dalam RUU ini nanti akan dibahas mendalam di dalam panitia kerja (panja). Yang terpenting, bagaimana menjaga perintah Presiden Prabowo Subianto terkait UU Perampasan Aset dapat ditindaklanjuti DPR sebagai pembuat UU.
"Itu nanti dibahas di panja yang penting kemauan dulu, kemauan yang ada itu dikelola dan dijaga sehingga kemudian harapan Presiden Prabowo bisa ditindaklanjuti oleh pembentuk UU dalam hal ini DPR," kata dia.
Target Rampung 2025
Diketahui, DPR RI dan pemerintah bersepakat menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset pada 2025. Hal itu disampaikan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan usai memimpin rapat kerja evaluasi Prolegnas Prioritas 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
"Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful," ujar Bob.