Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, buka suara perihal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kementeriannya. Baginya, peristiwa ini sebuah pukulan berat.
"Bagi saya dan keluarga besar Kemnaker, ini pukulan berat," katanya dalam jumpa pers di Kemnaker, Kamis (21/8/2025).
Advertisement
Dukung Kinjerja KPK
Dia menyayangkan dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi di kementeriannya. Namun demikian, dia siap bekerja sama dan mendukung langkah KPK mengungkap kasus dugaan pemerasaan perusahaan yang melakukan pengurusan sertifikasi K3.
"Saya mendukung berbagai langkah KPK dalam menindak pelaku korupsi," katanya.
Menaker sedang Lakukan Pembenahan
Dia menambahkan, selama kurang lebih 10 bulan menjadi Menaker, berbagai upaya pembenahan tengah dilakukan. Khususnya terkait integritas, profesionalisme dan perbaikan layanan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi untuk perilaku koruptif.
"Sejak saya dilantik jadi Menaker dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait integritas, profesionalisme dan perbaikan layanan," ujarnya.
Pejabat Korupsi Harus Dicopot
Dia juga memastikan semua pejabat serta jajaran Kemnaker telah menandatangani pakta integritas agar tidak berprilaku korup. Mereka yang coba-coba melakukan korupsi tentu harus siap dicopot.
Kronologi OTT Immanuel Ebenezer
Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
"Terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Fitroh mengatakan dugaan pemerasan tersebut dilakukan Wamenaker terhadap sejumlah perusahaan.
Sebelumnya, kabar OTT KPK terhadap Wamenaker dikonfirmasi oleh Fitroh. OTT KPK tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan, dan terdapat 10 orang lainnya yang ditangkap bersama Wamenaker Immanuel Ebenezer.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut. Adapun OTT tersebut merupakan yang kelima pada tahun 2025.