Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan rencana pembangunan 8 pos lintas batas negara (PLBN) baru.
Hal itu disampaikan Tito selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Selasa (27/5/2025).
Advertisement
Kedelapan pos perbatasan baru ini berlokasi di Temajuk (Kalimantan Barat), Sei Maranggis (Kalimantan Utara), Pulau Marore (Sulawesi Utara), Pulau Miangas (Sulawesi Utara), Maritaing (Nusa Tenggara Timur), Waris (Papua), Distrik Botom/Kwirok Timur/Tarub (Papua Pegunungan), dan Pulau Lirang/Pulau Wetar (Maluku).
Tito mengatakan, usulan pembangunan 8 PLBN ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan target Indonesia nantinya bisa memiliki 29 pos perbatasan di akhir masa kabinet saat ini.
"Pembangunan gelombang III sudah diusulkan ke Presiden dan pelaksanaannya masih menunggu Inpres baru," ujar Mendagri Tito.
"Saya meyakini dukungan dari Kementerian PU akan sangat membantu kami merealisasikan target pembangunan 26 PLBN hingga tahun 2029, demi meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan," ia menambahkan.
Sejak 2015, pembangunan PLBN telah dilakukan dalam 2 gelombang yaitu sebanyak 7 PLBN untuk gelombang I berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2015, dan 11 PLBN untuk gelombang II berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2019.
Tuntaskan 15 PLBN
Total, proyek PLBN yang telah dituntaskan sebanyak 15 unit. Pembangunan gelombang I telah diselesaikan dan diresmikan seluruhnya, sementara yang sudah diselesaikan pada gelombang II sebanyak 8 PLBN.
"Kami harap Kementerian PU dapat membantu mempercepat pembangunan 3 PLBN yang belum diselesaikan pada gelombang II yaitu PLBN Long Midang, PLBN Oepoli, dan PLBN Sei Kelik," imbuh Tito.
"Bukan hanya bangunannya saja, tetapi juga jalan akses yang menghubungkan PLBN dengan jalan nasional terdekat,” dia menekankan.
Bakal Percepat Pembangunan
Sementara Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya bakal berupaya untuk melakukan percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Kementerian PU disebutnya berkomitmen mendukung percepatan penyelesaian pembangunan PLBN. Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kedaulatan wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
"Kami selalu siap untuk menuntaskan seluruh tahapan pembangunan PLBN tentunya dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Koordinasi lintas sektor juga akan terus kami tingkatkan, termasuk dengan BNPP, agar pembangunannya dapat berjalan lancar," tuturnya.